Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertanian
Babinsa Jadi Penyuluh, Sarjana Pertanian Terancam Menganggur
Friday 23 Jan 2015 04:54:58
 

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I.(Foto: riska arinindya/parle/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo didesak agar mempertimbangkan kembali kebijakan merekrut Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mencukupi kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Kebijakan itu akan menyebabkan puluhan ribu sarjana dan diploma pertanian yang sudah bekerja sebagai penyuluh pertanian honorer menjadi menganggur.

Demikian ditegaskan kembali oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (Dapil Sumbar I), Kamis (22/1). “Kalau Babinsa yang direkrut jadi tenaga penyuluh itu jumlahnya 50 ribu orang, maka sebanyak itu pula sarjana dan diploma pertanian yang akan menganggur,” tandasnya. Selama ini, menurutnya, kekurangan tenaga penyuluh itu diisi oleh sarjana dan diploma lulusan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

“Mereka ini dikontrak pemerintah untuk bekerja 10 bulan dalam setahun. Istilah untuk mereka adalah Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP). Setelah kontraknya habis pada tahun tersebut maka bisa diperpanjang pada tahun berikutnya. Demikian seterusnya,” papar Hermanto.

Perekrutan Babinsa, lanjutnya, berarti mengenyampingkan para sarjana dan diploma yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan pertanian. “Indikasi pengenyampingan mereka itu semakin jelas dengan belum ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian untuk pengangkatan kembali mereka sebagai THL TBPP pada tahun 2015 ini.”
Pengenyampingan ini, tambahnya, bisa diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara. “Kebijakan merekrut Babinsa berarti pula kebijakan PHK untuk THL TBPP,” kata Politisi PKS tersebut.

Akibat kebijakan itu, puluhan ribu THL TBPP kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya, mereka akan jatuh miskin dan angka kemiskinan bertambah. “Presiden Jokowi sadarlah, kebijakan merekrut Babinsa sebagai penyuluh pertanian akan menambah angka kemiskinan,” katanya mengakhiri pandangannya.(mh/dpr/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign

Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

 

  Berita Terkini
 
Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian

Menkopolhukam Minta Oknum Pembakaran Kantor Polisi di Ciracas Ditindak Tegas

Kembangkan Industri Esports Lokal Menuju Kejayaan, Mineski Lakukan Ekspansi ke Indonesia

SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2