Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertanian
Babinsa Jadi Penyuluh, Sarjana Pertanian Terancam Menganggur
Friday 23 Jan 2015 04:54:58
 

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I.(Foto: riska arinindya/parle/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo didesak agar mempertimbangkan kembali kebijakan merekrut Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mencukupi kekurangan tenaga penyuluh pertanian. Kebijakan itu akan menyebabkan puluhan ribu sarjana dan diploma pertanian yang sudah bekerja sebagai penyuluh pertanian honorer menjadi menganggur.

Demikian ditegaskan kembali oleh Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (Dapil Sumbar I), Kamis (22/1). “Kalau Babinsa yang direkrut jadi tenaga penyuluh itu jumlahnya 50 ribu orang, maka sebanyak itu pula sarjana dan diploma pertanian yang akan menganggur,” tandasnya. Selama ini, menurutnya, kekurangan tenaga penyuluh itu diisi oleh sarjana dan diploma lulusan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

“Mereka ini dikontrak pemerintah untuk bekerja 10 bulan dalam setahun. Istilah untuk mereka adalah Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP). Setelah kontraknya habis pada tahun tersebut maka bisa diperpanjang pada tahun berikutnya. Demikian seterusnya,” papar Hermanto.

Perekrutan Babinsa, lanjutnya, berarti mengenyampingkan para sarjana dan diploma yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan pertanian. “Indikasi pengenyampingan mereka itu semakin jelas dengan belum ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian untuk pengangkatan kembali mereka sebagai THL TBPP pada tahun 2015 ini.”
Pengenyampingan ini, tambahnya, bisa diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara. “Kebijakan merekrut Babinsa berarti pula kebijakan PHK untuk THL TBPP,” kata Politisi PKS tersebut.

Akibat kebijakan itu, puluhan ribu THL TBPP kehilangan pekerjaan. Pada akhirnya, mereka akan jatuh miskin dan angka kemiskinan bertambah. “Presiden Jokowi sadarlah, kebijakan merekrut Babinsa sebagai penyuluh pertanian akan menambah angka kemiskinan,” katanya mengakhiri pandangannya.(mh/dpr/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pertanian
 
  Walikota Fadli Amran Menghadiri Musda ke II DPD Perhutani Padang Panjang
  Fadli Zon Berharap Pemerintah Fokus Pada Sektor Pertanian
  Babinsa Jadi Penyuluh, Sarjana Pertanian Terancam Menganggur
  Tinjau Ulang Penugasan Babinsa Sebagai Penyuluh Pertanian
  Ekspansi Masif Lahan Pertanian, Ancam Keragaman Hayati Negara-Negara Tropis
 
ads

  Berita Utama
Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati

 

  Berita Terkini
 
140 Prajurit Yonko 465/Paskhas TNI Berangkat Tugas ke Papua

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Gedung Wani Tingkatkan Sektor Pertanian

Rezim Kamboja Pemimpin Khmer Merah Didakwa Pengadilan Bersalah atas Genosida

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2