Lebih" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Pelecehan Seksual
Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
2018-11-22 11:48:08
 

Baiq Nuril.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Baiq Nuril, yakin upaya Peninjauan Kembali (PK) yang akan ia tempuh akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Dari PK tersebut, dia yakin keadilan akan didapatkan.

"InsyaAllah yakin (menang)," ucap Nuril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Lebih lanjut, Nuril mengapresiasi perhatian yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya.

Termasuk saran PK dan grasi yang disampaikan Jokowi.

"Atas pehatiannya Pak Presiden Jokowi, saya ucapkan terimakasih mudah-mudahan dengan perhatian beliau masalah saya bisa terselesaikan," ujarnya.

Kendati demikian, Nuril pun tidak mengharapkan amnesti dari Presiden Jokowi.

Nuril mengatakan akan berjuang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

"Lebih diserahkan ke hukum (upaya peninjauan kembali)," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril untuk mengirimkan surat pengajuan grasi, ketika belum menerima keadilan setelah melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

?"Seandainya nanti PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden," kata Jokowi saat di Pasar Induk Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur pada Senin (19/11).(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pelecehan Seksual
 
  Kasus 'Begal Payudara', Kuasa Hukum Berhasil Mediasi Pihak Pelaku dan Korban
  Sidang Gugatan 1 Triliun ke Mantan Dewas BPJS TK Ditunda, Kuasa Hukum RA: Kita Gugat Perbuatan Melawan Hukumnya
  Kasus Dugaan Pelecehan di Dewas BPJS TK, Korban RA Gugat SAB 1 Triliun ke PN Jaksel
  Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
  DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2