Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Baleg Harapkan Kesungguhan Pemerintah Bahas RUU
2019-03-06 04:37:45
 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas hadir sebagai pembicara pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tajuk '4 RUU Rampung Sesuai Target?'.(Foto: Azka/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas berharap pemerintah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang kewenangan membentuk Undang-Undang (UU) ada pada DPR RI, tapi pembahasannya bersama pemerintah. Berdasarkan data di Baleg, seluruh RUU yang ada di DPR RI baik dibahas di Komisi, Pansus dan Baleg hanya sedikit poin krusial.

"Saya yakin dan percaya kalau pemerintah mau bersungguh-sungguh, seperti umpamanya Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli itu hanya soal-soal teknis, soal bahasa, dan soal penyempurnaan," papar Supratman dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tajuk '4 RUU Rampung Sesuai Target?' di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Turut hadir sebagai pembicara, Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno.

Diskusi ini sekaligus menanggapi pidato Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menargetkan minimal dalam masa persidangan ini ada 4 RUU yang bisa disahkan. Supratman mengatakan, ada dua RUU yang dibahas di Komisi VI DPR RI, yakni RUU Tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Dua RUU ini dalam tahap finalisasi, sekarang sudah masuk dalam tim perumus.

"Jadi hanya tinggal penyempurnaan-penyempurnaan, redaksional dan lain sebagainya, secara subtansial sudah tidak ada masalah. Nah kalau ini bisa dipercepat, terutama dari sisi kehadiran pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, maka seharusnya bisa disahkan," ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindara ini.

Supratman menyampaikan, RUU tentang Ibadah Haji dan Umrah yang dibahas di Komisi VIII DPR RI juga seharusnya bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kesungguhan DPR RI bersama pemerintah menyelesaikannya. "Justru mandeknya pembahasan undang-undang yang sekarang ada di parlemen karena ketidakhadiran pemerintah. Jadi pemerintahlah yang malas hadir dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang," ungkap Supratman.(eko/sf)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen
  Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR
  DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
  Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
  DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2