Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Bambang Widjojanto Anggap 5 Poin Petisi Pegawai KPK Itu Mengerikan
2019-04-11 07:19:46
 

Ilustrasi. Tampak Giant Banner di atas gedung lama KPK: PILIH YANG JUJUR dalam menyambut Pemilu 2019.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai 5 poin dalam petisi pegawai KPK sebagai hal yang mengerikan. Pasalnya, petisi itu bukan hanya menyinggung isu integritas, tapi ada dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

"Ada indikasi kuat suatu upaya untuk menghambat proses pemeriksaan yang tengah dan akan dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (10/4).

Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK mengirim petisi ke pimpinan pada akhir Maret 2019. Petisi itu berisi 5 poin, yakni kerap muncul hambatan penanganan perkara di tingkat kedeputian penindakan, tingkat kebocoran yang tinggi dalam penyelidikan dan penyidikan korupsi, perlakuan khusus kepada saksi, kesulitan penggeledahan dan pencekalan, serta pembiaran dugaan pelanggaran berat.

Bambang menuturkan hal lain yang mengerikan adalah pihak yang diduga melakukan perintangan penyidikan justru dari unsur pimpinan KPK sendiri. Semua tindakan yang dikualifikasi sebagai obstruction of justice, kata dia, adalah kejahatan dan dapat dikenakan pasal tindak pidana korupsi.

"Petisi ini adalah masalah serius, siapapun yang melakukan OJ, termasuk Pimpinan KPK dapat dikenakan pasal kejahatan yang berkaitan dengan korupsi," kata dia.

Bambang meminta pimpinan memperhatikan petisi tersebut dan segera menindaklanjutinya. Dia mengatakan bila pimpinan mengabaikan protes ini maka mereka bisa dianggap telah merusak marwah KPK. "Segera lakukan review untuk segala informasi dan harus melibatkan melibatkan pihak yang sangat independen," kata dia.

Sementara, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Santoso akan menemui Ketua KPK Agus Rahardjo guna membahas petisi pegawai tersebut. Dia akan meminta Agus memberikan perhatian serius terkait petisi tersebut.

"Agar implikasinya tidak sampai makin merugikan KPK secara kelembagaan," kata Budi saat dihubungi, Rabu (10/4).

Petisi yang dimaksud Budi, dibuat oleh 114 penyidik dan penyelidik KPK. Petisi itu dikirim ke pimpinan KPK pada akhir Maret 2019.

Dalam petisi itu, pegawai menyampaikan lima poin keberatan terkait hambatan penanganan perkara di tingkat kedeputian penindakan, tingkat kebocoran yang tinggi dalam penyelidikan dan penyidikan korupsi dan perlakuan khusus kepada saksi.

Pegawai juga merasa kesulitan penggeledahan dan pencekalan, serta pembiaran dugaan pelanggaran berat.

Budi menganggap lima poin yang disampaikan dalam petisi tersebut masalah serius. Sebab, ada banyak penyidik dan penyelidik yang menandatangani petisi tersebut. "Berarti memang sudah serius persoalannya," kata dia.

Sedangkan, dari info yang bereder terkait poin-poin keberatan para pegawai KPK, adalah:

1. Hambatan penanganan perkara

Pegawai KPK mempersoalkan terhambatnya penanganan perkara di tingkat kedeputian penindakan. Penundaan tersebut dinilai tanpa alasan jelas dan terkesan mengulur waktu hingga berbulan-bulan sampai pokok perkara selesai. Penundaan itu dianggap berpotensi menghambat pengembangan perkara ke level pejabat lebih tinggi.

2. Tingkat kebocoran tinggi

Pegawai KPK menyatakan beberapa bulan belakangan penyelidikan kerap bocor hingga berujung kegagalan pada operasi tangkap tangan. Kebocoran itu berefek pada munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai dan pimpinan serta membahayakan keselamatan personel di lapangan.

3. Perlakuan khusus kepada saksi

Sejumlah pegawai mengalami kesulitan memanggil saksi pada level jabatan tertentu. Selain itu, sejumlah saksi juga mendapatkan perlakuan istimewa.

4. Kesulitan penggeledahan dan pencekalan

Pegawai memprotes pengajuan rencana penggeledahan pada beberapa lokasi tidak diizinkan. Hal itu membuat penyidik kesulitan mengumpulkan barang bukti. Selain itu, pencegahan ke luar negeri kerap tidak disetujui tanpa alasan jelas.

5. Pembiaran dugaan pelanggaran berat

Beberapa dugaan pelanggaran berat oleh oknum di penindakan dinilai tidak ditindaklanjuti secara transparan di pihak Pengawas Internal. Dalam beberapa kasus, kode etik diterapkan dengan sangat ketat, tapi di kasus lain berjalan lamban dan penerapan sanksinya kerap menghilang.(dbs/tempo/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
  Selamat Jalan KPK...
  UUD KPK, Prof OC Kaligis: Berdasarkan Pancasila
  Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK
  Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2