Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus RS Sumber Waras
Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
2017-12-21 12:26:00
 

Ilustrasi. Mantan Wakil Ketua KPK, Dr. Bambang Widjojanto, SH.(dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Ketua (Waket) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) berpendapat, jika polemik kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dibawa ke ranah Pengadilan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penyelesaian kasus tersebut.

Untuk itu Bambang mengusulkan, sebaiknya polemik Sumber Waras diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan Lembaga independen dengan tugas memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

"Kalau nggak ketemu standing position yang jelas, kalau ada konflik mediasi, yang paling cepat adalah ke BANI. Kalau ke pengadilan menghambat itu, proses lama sekali, lebih bagus ya ke BANI aja, biar cepet gitu," kata Bambang kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/12).

Bambang menyebut, kasus seperti Sumber Waras sudah banyak terjadi, pun dengan proses penyelesaian di BANI. "Banyak, pasti banyak," singkatnya.

Seperti diberitakan, saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), dengan tujuan dibangun rumah sakit pusat kanker di lahan tersebut.

Lahan RS itu dibeli dengan harga Rp800 miliar. Dana diambil dari APBD Perubahan DKI 2014. Di kemudian hari, hasil audit investigasi BPK menyatakan, Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp191 miliar.

Silang pendapat pun terjadi antara Ahok dan BPK, hingga KPK turun tangan dan melakukan penyelidikan, dan hasilnya menyatakan, tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Polemik ini terus berlanjut seiring pergantian tampuk kekuasaan di Pemprov DKI. Beberapa hari lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertemu pihak YKSW di Balai Kota untuk mencari titik temu dari permasalahan lahan RS Sumber Waras.

Namun menurut Sandiaga, belum ada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Sebab, pihak YKSW tetap menolak mengembalikan dana Rp191 miliar sebagai kelebihan bayar pembelian lahan Sumber Waras.

"Jadi masing-masing pihak sekarang lagi mencoba melihat dari segi temuan BPK itu seperti apa. Nah tapi kami jelas kalau misalnya tidak bisa dikembalikan tentunya pembatalan. Itu adalah opsi pertama," kata Sandiaga, Selasa (19/12).(am/netralnews/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus RS Sumber Waras
 
  Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
  Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
  Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
  Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
  KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2