Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Banyak DPT Ganda, Legislator Duga Ada 'Human Error'
2018-09-14 11:49:37
 

lustrasi. Kotak suara.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menduga adanya kesalahan human error terkait ditemukannya data pemilih ganda oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebanyak 10.798 di Batam, 8.862 di Tasikmalaya, 6.777 di Banyumas, serta 1.036 di Purwakarta.

"Kami minta kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertanggung jawab atas temuan pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019," kata Rufinus ketika dihubungi Parlementaria melalui pesan singkat, Jumat (14/9).

KPU sendiri telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sejak 5 September 2018. Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar. Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri. Meski DPT telah ditetapkan, KPU memiliki waktu perbaikan DPT selama 10 hari kerja setelah masa penetapan DPT. Dengan alasan, masih ditemukan jutaan pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019.

Menurut politisi Fraksi Partai Hanura ini, tumpang tindihnya daftar pemilih tersebut memang bervariasi dan diperkirakan jumlah itu masih akan bertambah. Untuk itu, Komisi II DPR RI akan terus mendorong KPU agar cepat melakukan pencermatan ke lapangan, sebelum finalisasi DPT.

"Diharapkan KPU duduk bersama Bawaslu, dan partai politik dari tingkat daerah sampai pusat dalam melakukan pengecekan dan pencermatan," saran legislator dapil Sumatera Utara ini.(es/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai
  Persoalan KTP-el dan DPT Ganda Hantui Persiapan Pemilu 2019
  Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
  Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
  Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel

KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai

Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia

Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden

Mu'ti: Kader Muhammadiyah yang Menjadi Timses Harus dapat Menjadi Teladan dalam Berpolitik

Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2