Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Hutan
Banyak Kawasan Hutan Beralih Fungsi Jadi Sawah dan Ladang
2017-04-11 06:35:44
 

Ilustrasi. Sawah.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada kasus di Indramayu, dimana kawasan Perhutani yang dipinjam pakai, kemudian digugat oleh masyarakat, dan masyarakat menang atas gugatan itu. Namun ada ketidakjelasan mengenai statusnya. Meskipun menang di kasus hukum tetapi lahannya tidak dikembalikan kepada Perhutani.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Herman Khaeron saat RDP dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Dirut Perum Perhutani dan Dirut PT. Inhutani, guna membahas tentang penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

"Kenapa hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan secara hukum formal, berkaitan dengan kepemilikan lahan Perhutani. Bahkan banyak juga yang saya perhatikan berubah fungsi menjadi sawah atau ladang , tetapi kontribusi sawah dan ladangnya seperti apa juga tidak jelas," ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Apalagi berkaitan dengan pinjam pakai kawasan untuk jalan Tol, lanjutnya, yang tidak jelas penggantiannya. Selain itu ia juga mencontohkan tentang keberatan Bupati Lebak kalau seluruh kawasan pinjam pakai, kemudian dilimpahkan ke Kabupaten-kabupaten yang mereka pun sangat butuh untuk meluaskan kawasan pembangunannya.

"Berkurangnya area tersebut atas penggunaan lainnya dalam kawasan Perhutani dan Inhutani itu melanggar hukum tidak? apa sanksinya bila melanggar hukum?, karena saya bisa buktikan banyak kasus yang mengurangi terhadap luasan area yang sudah ditetapkan, pada waktu pendelegasian untuk diberikan kepada Perhutani maupun Inhutani," tandasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutan
 
  Legislator Minta Pemerintah Berikan Lahan Hutan Tidak Produktif ke Masyarakat
  Inpres Moratorium dan Permen LHK; Melegalkan Deforestasi, Melanggengkan Bencana Ekologis
  Para Pemimpin Agama dan Adat Dunia Terjun 'Melindungi Lingkungan'
  Komisi IV DPR RI Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
  Alih Fungsi Hutan Harus Free, Clean and Clear
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2