Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Infrastruktur
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
2018-04-19 07:39:07
 

Ilustrasi. Joko Widodo.(Foto: Istimewa)
 
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa salah satu penyebab banyak ambruknya proyek infrastruktur di negeri ini disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja asing (TKA) tidak tersertifikasi.

Parahnya lagi, ambruknya proyek infrastruktur itu, kata dia, justru memakan korban dari pekerja dalam negeri.


"Akibat TKA tidak tersertifikasi banyak proyek infrastruktur ambruk dan memakan korban jiwa buruh-buruh kasar Indonesia," katanya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/4).

Tidak hanya itu, kondisi itu malah diperparah dengan beberapa dugaan penyelewengan bahan baku yang tidak sesuai standar.

Seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu di Minahasa, Sulawesi Utara. Dimana setidaknya ada konstruksi jalan tol runtuh dan menimbun tiga orang pekerja.

"Ada apa ini sebenarnya proyek proyek Infrastruktur yang di programkan Joko Widodo banyak mengalami accident dengan runtuhnya kontruksi infrastruktur seperti Jalan Tol Minahasa, Jalan Tol Becakayu, Jembatan di Bandara Cengkareng, kontruksi beton pada proyek LRT di Pulomas, tol Sumatera amblas, apartemen ambruk dan banyak lagi," ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, saking banyaknya proyek infrastruktur runtuh selama beberapa tahun terakhir, anak buah Prabowo Subianto ini bahkan berani mengatakan sepertinya semua pekerjaan kontruksi infrastruktur yang dibangun pada Jokowi sudah tidak lagi memperhatikan K3 alias Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

"Sehingga banyak kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian jiwa pada buruh-buruh Indonesia," tandasnya

Dia menduga banyaknya proyek infrastruktur yang ambruk itu karena didanai dari hutang pemerintah Indonesia ke China. Yang mana China mengharuskan proyek di dalam negeri untuk menggunakan material yang di impor dari negaranya pula.

Padahal kualitasnya KW 3 dan sangat rawan dengan kerusakan. Baik itu pada saat pembangunannya, atau pun pada masa depan.

"Contoh saja semen impor, besi impor yang murah dari China belum tentu kualitasnya KW 1," imbuhnya.

Hal ini katanya lumrah saja karena banyaknya mafia alias broker proyek di kementerian terkait yang menyebabkan pengurangan biaya proyek akibat permintaan fee tender yang sangat besar.

"Jadi lumrah saja akhirnya banyak infrastruktur yang dibangun dengan mengunakan material KW 3 alias kualitas grade 3," jelasnya.

Belum lagi, lanjutnya, baru-baru ini pemerintah membuat Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk mempermudah pekerja asing masuk ke Indonesia. Arief nampaknya tak yakin bahwa para TKA yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur mengantongi sertifikat sebagaimana mestinya.

"Karena itu Depnaker Juga harus lebih aktiv untuk mengawasi pembangunan proyek proyek infrastruktur terkait penerapan K3 dan pengunaan TKA yang bersertifikat," tandasnya.

Lebih lanjut Arief mendesak DPR RI untuk memanggil semua kontraktor dan mengorek informasi dari mereka. Utamanya buka-bukaan terkait real cost proyek infrastruktur.

"Dan Presiden jangan pura-pura engga dengar. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun diera Joko Widodo justru ketika digunakan banyak menyebabkan kecelakaan," demikian Arief Poyuono.(sam/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana
  Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
  Bambang Haryo Nilai Pembangunan Infrastruktur Tidak Membawa Asas Manfaat
  Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak pada Pertumbuhan
  Kinerja Jokowi Urus Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)
 
ads

  Berita Utama
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

 

  Berita Terkini
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran

Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2