Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Media
Banyak Tayangan TV tak Mendidik
2019-01-30 05:49:07
 

Komisi I DPR Minta KPI Tingkatkan Pengawasan Isi Siaran.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pihaknya mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat, akan adanya tayangan televisi (TV) swasta yang sama sekali tidak mendidik yang disajikan pada jam tayang anak-anak. Ia pun mempertanyakan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait masih banyaknya tayangan televisi yang tidak mendidik pada jam tayang anak-anak itu, yakni sore menjelang maghrib.

"Salah satunya adanya kontes bernyanyi (karaoke), namun penyanyinya diuji dengan dimasukkan dalam sebuah tempat kaca yang di dalamnya diisi berbagai binatang yang ditakutinya. Hal itu jelas sekali tidak mendidik, itu bukan ujian yang harus dipertontonkan. Apalagi ditayangkan di jam tayang anak-anak," tegas Kharis saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KPI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Evita Nurshanty. Ia Mengaku sangat prihatin terhadap berita-berita tentang prostitusi online yang terus menerus ditayangkan atau diekpose di TV. Terlebih lagi wajah mucikari yang di-blur-kan (ditutupi), sementara artis atau tersangka pelaku prostitusi online itu dibiarkan dibuka atau diperlihatkan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah penggiringan opini publik terhadap artis tersebut.

Oleh karena itu, menurut Kharis, KPI harus membuat semacam format agar setiap media TV tidak lantas berhari-hari memberitakan acara tidak mendidik dan sama itu secara terus menerus. Hal tersebut menurut politisi dari Fraksi PKS ini sempat juga terjadi dalam kasus persidangan kopi sianida yang melibatkan terdakwa Jessica, serta kasus bom Sarinah.

"Media harus memberikan informasi oke, tapi jangan sampai pemberitaannya setiap hari dipenuhi berita yang itu lagi-itu lagi. Tentu masih banyak berita atau informasi lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar KPI membuat semacam format penayangan oleh stasiun televisi," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
  Tuntut Keadilan, Seluruh Wartawan Media Online akan Temui Bupati dan DPRD Kaur
  Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur
  Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
  Seluruh Wartawan Media Online di Kaur Mendesak Dinas PMD Kaur untuk Bersikap Adil
 
ads

  Berita Utama
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

 

  Berita Terkini
 
Jokowi di Ambang Kekalahan?

Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai

Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Pekerja Pembangunan MRT

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2