Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Bawaslu Akhirnya Putuskan Sistem Input Situng KPU Ada Pelanggaran
2019-05-16 13:21:36
 

Ilustrasi. tampak massa aksi demo di depan kantor Bawaslu, Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akhirnya memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan bersalah dalam tata cara dan prosedur input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng.

Namun demikian, Bawaslu tetap memerintahkan penggunaan Situng.

Hal itu sebagaimana putusan sidang ajudikasi yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait penghentian Situng KPU yang dibuktikan banyaknya kecurangan.

"Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," kata Ketua Majelis Hakim, yang juga Ketua Bawaslu, Abhan dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

Abhan menambahkan, pihaknya memerintah KPU untuk memperbaiki sistem dan tata cara, serta prosedur dalam proses penginputan data ke Situng Pemilu 2019, dengan tetap mempertahankan Situng sebagai sebuah dasar acuan.

Karena Situng adalah cara yang telah diatur sebelumnya oleh undang undang. Dan, disiapkan sebagai instrumen yang transparan dalam penghitungan pemilu.

"Keberadaan Situng, hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaran pemilu bagi masyarakat," ujarnya.

Bawaslu di persidangan mengingatkan kembali kepada KPU, agar selalu cermat di setiap tingkatan saat melakukan input data. Agar, tidak memicu polemik di masyarakat.

"Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.(bh/br)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
  Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
  Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
  Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!

57 Pati TNI Naik Pangkat

Hong Kong: Massa Bertopeng Serbu Stasiun Kereta, Puluhan Orang Terluka

Yuk, Kunjungi Gelar Produk Kreatif di Blok G Balai Kota DKI Jakarta

Mardani Ali Sera: Ada 4 Kriteria Agar Indonesia Punya Pemerintahan Yang Kuat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2