Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Bawaslu Kaur Warning ASN TNI/POLRI dan Kepala Desa Ikut Berpolitik Langsung
2018-11-09 07:04:02
 

Ketua Bawaslu Kaur Tony Kuswoyo.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Kabupaten Kaur, mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI dan Kepala Desa di wilayah administratif Kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu 2019.

Netralitas ASN,TNI/POLRI dan Kepala Desa sangat diharapkan agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar.

Pasalnya, setiap pesta demokrasi digelar baik Pilkada, Pileg dan Pilpres selalu dibumbui oleh keterlibatan ASN dan Kepala Desa dalam pusaran tersebut,

Ketua Bawaslu Kaur Tony Kuswoyo, mengingatkan sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara Pasal 2 huruf f bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak pada segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

"Mereka juga bisa di sanksi berat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS selain itu dapat di sanksi secara moral," ungkap Tony, Kamis (8/11).

Menurut Tony, meski belum ada indikasi pelanggaran, namun pihaknya tetap melakukan pemantauan termasuk dengan menggandeng banyak pihak untuk melakukan pengawasan.

Kami mengimbau "kepada seluruh ASN dan Kepala Desa untuk tidak berada dalam bagian tim kampanye Pilpres, Pileg dan tidak mengorganisir masa," papar Ketua Bawaslu Kaur.

Saat ini, tambah Tony, pihaknya tidak akan sungkan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar.

"Ketika ada laporan dan terbukti maka kita akan tindak sesuai dengan ketentuan yang ada dan akan kita rekomendasikan ke pihak terkait seperti Komisi Aperatur Sipil Negara," pungkas,Tony,(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Bawaslu Kaur Warning ASN TNI/POLRI dan Kepala Desa Ikut Berpolitik Langsung
  Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu
  Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
  Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019
  Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
 
ads

  Berita Utama
Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

 

  Berita Terkini
 
Pertama Kalinya Simulasi Keselamatan Penerbangan Garuda Indonesia, Diikuti oleh Jajaran Direksi

Soal Pembatasan Berbagi Pesan WhatsApp, Pengguna: Tidak Signifikan Jika Hanya Cegah Hoax

Peternak Ayam Petelur Ngadu Sulit Dapat Pakan Jagung

Kocak yang Berfaedah di Film Orang Kaya Baru (OKB)

Banjir Bandang Terjang Gowa, 6 Orang Dilaporkan Meninggal dan 4 Jembatan Putus

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2