Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Bawaslu Manfaatkan Teknologi Informasi Tangkal Kampanye Hitam
2017-08-08 10:28:12
 

Bawaslu telah menyusun peta TPS rawan pada pilkada serentak 2017 guna mencegah pelanggaran saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara.(Foto: AKTUAL/Munzir)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk menangkal kampanye hitam yang biasanya sering ditemukan menjelang pelaksanaan pemilu.

"Kampanye hitam dan penggunaan isu SARA itu masalah yang serius. Makanya saya terpikir menggunakan TI untuk pengawasan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran yang dirasa belum maksimal di Bawaslu," ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Jakarta, Senin (7/8).

Berbicara dalam Focused Group Discussion (FGD) "Peningkatan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam Pengawasan Pemilu", Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu itu menjelaskan lembaganya maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah berupaya melakukan penanggulangan penggunaan media sosial untuk kampanye hitam yang berujung fitnah.

Oleh karena itu, inovasi TI sedang dikembangkan Bawaslu agar masyarakat kelak dapat lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu menggunakan aplikasi.

Selain itu, masyarakat juga dapat memeriksa langsung upaya penindakan laporan pelanggaran yang mereka ajukan kepada Bawaslu, kata Afifuddin.

Lebih lanjut Afifuddin menambahkan bahwa penggunaan TI juga bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan informasi tahapan-tahapan pemilu serta potensi pelanggaran di setiap tahapan.

"Dari sudut pandang pengawas, penggunaan TI yang dimaksimalkan juga diharapkan mampu memudahkan dan mampercepat pengawasan. Apalagi sekarang aplikasi sangat murah dan mudah digunakan, bisa kapan saja dan di mana saja," tutur dia.

Menurut Afifuddin, kelak pihaknya akan mengawasi kampanye hitam yang dilakukan oleh tim pemenangan yang resmi terdaftar maupun kampanye oleh partisan yang tidak terdaftar di KPU.

Ia juga menuturkan upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat Indonesia telah memasuki tahun pemilu. Tahapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 bakal segera dimulai.

"Kalau tidak diawali sekarang, kita bisa terlambat menanggulangi ini," ujar dia pula.

FGD diikuti peserta dengan latar belakang profesional dan pegiat di bidang TI dan media sosial, di antaranya aktivis dari Masyarakat AntiFitnah Indonesia (Mafindo), Asosiasi Informasi Santri (AIS) Nusantara, Kawal Pilkada, Pata Science Indonesia, Perludem, dan PT Trustudio.(at/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Bawaslu Gelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
  Calon DPR-RI Rudi Mas'ud Mangkir dari Panggilan Bawaslu Samarinda
  Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
  Kasus Caleg Gerindra Zuhdi Dihentikan Bawaslu Jakarta Timur
  Bawaslu Warning Kepala Daerah dan Kepala Desa Lakukan 'Kampanye Hitam'
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2