Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Bawaslu Warning Kepala Daerah dan Kepala Desa Lakukan 'Kampanye Hitam'
2019-01-28 21:55:09
 

Tampak foto bersama saat acara kegiatan sosialisasi di gedung Sentral Kuliner Kaur,(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Agar terciptanya Pemilihan Umum 2019 yang berintegritas, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur mengadakan kegiatan acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif menjelang Pemilu 2019 di gedung Kuliner Kota Bintuhan kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada, Senin (28/1).

Kegiatan ini dihadiri oleh para pelajar SMA sederajat, wartawan cetak dan wartawan online, LSM dengan Ormas, tidak kalah pentingnya kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri petugas Panwaslu tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Kaur.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu:Patima Seregar, Mpd mengingatkan bahwa kepada Kepala Daerah untuk memberikan tauladan dalam menjelang Pemilihan Umum 2019 ini, dengan tidak melakukan kampanye dan pernyataan dukungannya terhadap salah satu calon diluar jadwal untuk berkampanye.

"Bila kepala daerah yang ingin melakukan orasi politiknya, hal tersebut sudah ada jadwal yang telah diatur dalam jadwal yang ditentukan KPUD, dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu pasti sudah mendapatkan salinan jadwal acara kegiatan tersebut," jelas Patima Seregar.

"Bila Kepala Daerah nantinya ditemukan dalam orasi politik terhadap dukungan calon seseorang individu atau partai bukan pada jadwalnya, maka hal tersebut dinamakan 'Kampanye Hitam'," tegas Patima, saat jumpa Pers sehabis acara berlangsung.

Patima menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dengan seluruh awak media, LSM, pelajar dan lapisan masyarakat agar peran aktifnya memantau, mengambil alat bukti dan melaporkan sebagaimana temuan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, maka segera laporkan kepada Bawaslu yang terdekat dengan masyarakat.

"Laporan masyarakat dapat dilaporkan bila menemukan pembagian manipolitik berupa uang, pakaian yang nilai harganya melebihi Rp.60.000'- sehingga nominal barang yang melebihi demikian sudah bisa disebutkan sebagai pelanggaran," pungkas Patima dengan awak media .(bh/aty.



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2