Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Bea dan Cukai
Bea Cukai Lhokseumawe Diduga Legalkan Barang Ilegal
Tuesday 04 Feb 2014 21:47:08
 

Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe.(Foto: BH/sul)
 
ACEH, Berita HUKUM - Bea dan Cukai Lhokseumawe, diduga bermain mata dengan perusahaan importir yang tidak dilengkapi dengan dokumen importasi.

Para pemain menggunakan akses pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Aceh, diduga dengan menggunakan kapal KM Tanjong Harapan untuk memuluskan aktifitasnya. Bahkan kegiatan ilegalnya tidak tersentuh hukum.

Informasi yang diterima BeritaHUKUM.com, dua pekan lalu Kapal yang tidak teregistrasi di Bea Cukai itu bersandar di pelabuhan Krueng Geukuh, diduga membawa barang berupa kacang-kacangan dan alat-alat elektronik. Tapi, kapal itu mengapa bisa melakukan bongkar barang di pelabuhan umum untuk di bawa ke Medan dan Jakarta.

Sementara kata sumber menyebutkan, Bea Cukai Lhokseumawe juga cenderung mempersulit bagi importir, yang memiliki kelengkapan dokumen di bidang importasi.

Petugas Bea Cukai Lhokseumawe, Sofyan, yang dikonfirmasi BeritaHUKUM.com, Selasa (4/2) mengatakan bahwa, KM Tanjong Harapan dibebaskan setelah melakukan registrasi NIK, meskipun sebelumnya sempat ditahan karena NIK sudah mati.

Dia menjelaskan, setiap importir yang tidak melakukan regitrasi NIK, maka tidak diizinkan melakukan importasi, hal itu berdasarkan Perdirjen nomor P-21/BC/2011.

Dia menambahkan, bahwa KM Tanjong Harapan berlabuh di Krueng Geukuh tidak membawa sejenis barang elektronik. Selain itu, Bea Cukai juga tidak pernah mempersulit para importir yang ingin melakukan importasi, selama memenuhi izin sebagai importir.

Menanggapi hal itu, Humas PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Mufti Rahman mengatakan kapasitas Pelindo hanya melayani atau menyediakan tempat untuk kapal berlabuh. Menurutnya untuk urusan kelengkapan dokumen kapal ataupun syarat-syarat importir dan pengawasan maupun penindakan itu adalah wewenang Bea Cukai.

"Kami tidak tahu menahu jika ada kapal yang tak berdokumen," katanya.

Meskipun begitu, Mufti meminta kepada wartawan agar tidak terlalu mengekspos berlebihan, sebab akan berdampak terhadap ekspor-impor di Aceh.

"Beritakanlah yang sifatnya membangun," pintanya.(bhc/sul)



 

 
   Berita Terkait > Bea dan Cukai
 
  Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai
  Petugas Patroli BC dan Penyidik Bea dan Cukai Dilaporkan ke Polda Kepri
  DJBC Musnahkan Botol Miras, Pita Cukai MMEA Impor Palsu dan HP Senilai Rp.46,1 Milyar
  Total 19 Kontainer Ikan Ilegal akan Diekspor Digagalkan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
  Bea Cukai Lhokseumawe Diduga Legalkan Barang Ilegal
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2