Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Bebas Visa
Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia
2017-04-17 19:26:44
 

Komisi I DPR RI saat RDP dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar Senin (17/4).(Foto: azka/iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia untuk dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara.

Demikian disampaikan saat RDP dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar Senin (17/4).

Hanafi Rais dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar bebas visa dapat diberikan kepada negara yang pendapatan per kapita yang tinggi agar ketika berinvestasi di Indonesia bisa dilakukan dengan jumlah besar. "Jadi yang diberikan bebas visa itu yang income per kapitanya tinggi. Jadi ketika investor tertarik dengan Indonesia, tanpa disuruh saja maka spendingnya juga tinggi," tutur Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi PAN itu juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa juga sebaiknya mempertimbangkan indeks pembangunan manusia di masing-masing negara. Sehingga ketika warga asing datang ke Indonesia tidak memberikan beban bagi Indonesia.

"Saya pikir juga yang punya indeks human development bagus. Jadi ketika warga asing datang kesini tidak membuat kejahatan transnasional, cyber crime, narkoba, ada yang buka jasa asusila. Sehingga kebijakan bebas visa tidak melimpahkan limbah sehingga Indonesia tidak mendapatkan benefit apa apa," tutur Hanafi.

Hanafi juga menuturkan bahwa pemerintah perlu untuk selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, bukan justru menghambat pembangunan di Indonesia. "Saya kira perlu lebih selektif untuk negara mana saja terkait bebas visa ini," tutupnya.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Bebas Visa
 
  Perpres Bebas Visa Harus Dicabut
  Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi Kembali
  Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
  Pemerintah Didesak Segera Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
  Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia
 
ads

  Berita Utama
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

 

  Berita Terkini
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina

Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2