Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Beda Sikap PDIP Dengan Jokowi Sebatas Manuver Pribadi, Bukan Sikap Partai
2020-05-22 07:37:08
 

Ilustrasi. Jokowi saat acara bersama Megawati dan para kader PDIP.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo belakangan mulai dikritik sejumlah kader dari PDIP, partai yang menjadi pengusung utamanya di Pilpres 2014 dan 2019.

Tak aneh hal itu terjadi, karena masyarakat pun bisa merasakan ketertindasan di tengah kesulitan akibat pandemik virus corona baru atu Covid-19.

Mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan tarif listrik, hingga tak kunjung diturunkannya harga BBM, membuat para kader partai berlambang banteng itu meneriaki Jokowi tentang apa yang dirasakan rakyat saat ini.

"Sepertinya kebijakan atau program-program pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, makin menyengsarakan dan tidak memikirkan nasib rakyat," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).

Namun begitu Pangi memandang fenomena kritikan kader PDIP terhadap Jokowi adalah sikap masing-masing individu. Karena ia melihat hingga saat ini partai belum menunjukan perbedaan pandangan.

"Kalau kolektif kan ada DPR, ada fraksi. Kalau fraksi yang ambil keputusan itu prosesnya panjang dan tidak mudah juga berbeda dengan pemerintah," ujarnya.

"Saya kira belum ada sikap fraksi PDIP. Tapi ini sikap personal dari kader-kader," sambung Pangi.

Menurut Pangi jargon politik PDIP jelas, yakni partai wong cilik. Dari hal ini Pangi menilai, sejumlah kader memang terlihat sedang bermanuver, dalam arti menjaga marwah dan ideologi partai dengan membela hak-hak rakyat.

Tapi di sisi yang lain dia kembali mempertanyakan, bagaimana dengan sikap partai yang digawangi oleh Megawati Soekarnoputri? Apakah mungkin sikap individualis kader partai yang menentang kebijakan Jokowi bisa menjadi kolektif?

"Pertanyaannya apakah mereka (PDIP) berani berbeda dengan presiden yang pernah mereka usung? Berani enggak mereka berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah mengantarkan Pak Jokowi dua periode jadi presiden?," tutur Pangi.

"Itu kan prosesnya proses politik elit, fraksi, kemudian pimpinan DPP dengan Pak Jokowinya," dia menambahkan.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Bicara Kondisi Bangsa, Amien Rais dkk Minta Jokowi Mundur atau Rekonstruksi Ulang
  Jokowi Gagal Menarik Simpati Dunia untuk Beri Utangan
  Di Era Jokowi, Kebobrokan Negara Terbongkar
  Sepanjang Indonesia Berdiri, Jokowi Satu-satunya Presiden yang Anak dan Menantunya Ikut Pilkada
  Wakil Ketua MPR: Optimalkan Di Satu Bulan Terakhir Untuk Tingkatkan Kinerja Kabinet Kerja
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas

Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker

Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro

Siber Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan, Tersangka Rasisme

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2