Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Mensos
Beri Pekerjaan untuk 15 Pengemis, Risma Itu Ketua BEM atau Mensos?
2021-01-23 07:46:11
 

Mensos antarkan 15 bekas Pemulung bekerja di proyek jalan Tol, mereka terikat kontrak kerja satu tahun dengan PT Waskita Karya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengantar 15 gelandangan dan pengemis untuk bekerja di BUMN Waskita Karya dinilai hanya simbolis semata, dan hanya mengejar pemberitaan media untuk mengerek popularitasnya.

Menurut pengamat politik, Muhammad Mualimin, jika seorang menteri dengan area kerja nasional hanya mampu memberi 15 pekerjaan pada rakyatnya, itu tak lebih dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

"Yang dibutuhkan rakyat bagaimana cara gelandangan dan pengangguran di seluruh Indonesia dapat pekerjaan, yang jumlahnya mungkin 15 juta lebih karena efek Covid-19. Pola kerja Risma ini lebih mirip Ketua BEM ketimbang Menteri Sosial," kata Mualimin yang juga Direktur LAWAN Institute, dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (22/1).

Sebagai politikus yang haus popularitas, ujar Mualimin, Risma sangat paham bahwa orang Indonesia tipe manusia yang mudah iba dan lugu.

Maka, Mensos Risma cerdas memilih kelas sosial paling bawah, yang hidupnya penuh nestapa, terlunta-lunta, untuk diberi pekerjaan yang tujuannya tentu saja demi mendulang simpati publik.

"Kenapa di Jakarta dan bukan Bogor? Kenapa bukan 15 buruh yang baru kena pecat atau 15 sarjana yang menganggur? Karena pengemis lebih potensial membetot simpati publik," tuturnya.

"Tapi mengingat jumlah gembel di Indonesia yang mencapai belasan jutaan, 15 pekerjaan tidak berarti apa-apa. Itu kecil sekali. Harusnya Risma bikin kebijakan sistematis yang dapat memaksa BUMN menyerap pengangguran di seluruh Indonesia," imbuh Mualimin.

Pola kerja simbolis untuk mendulang simpati publik, papar Mualimin, hanya bagus untuk karier pribadi seorang pejabat, tapi tidak tuntas menyelesaikan masalah negara.

Ditambahkan Mualimin, pola pencitraan semacam itu mengadopsi cara Jokowi semasa jadi Gubernur Jakarta yang sama sekali tidak menuntaskan persoalan.

"Dulu, tahun 2012, Jokowi bawa wartawan untuk meliput aksi masuk gorong-gorong. Coba sekarang lihat kondisi Jakarta, setelah 8 tahun aksi populis itu, nyatanya masih banyak trotoar rusak dan drainase mampet. Ini karena cara kerjanya hanya simbolis, cuma cari viral di media, belum sistematis dan kontinu. Lalu, Risma mau meniru Jokowi untuk menggusur popularitas Anies?" demikian Mualimin.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Mensos
 
  Beri Pekerjaan untuk 15 Pengemis, Risma Itu Ketua BEM atau Mensos?
  Penilaian Pengamat Soal Gaya Kerja Mensos Risma: Jangan Terlalu 'Over Acting'
  Risma dan Tuna Wisma
 
ads1

  Berita Utama
Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda

Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dua Terdakwa Kasus Penipuan Dituntut Jaksa 18 Bulan Penjara

Kekaguman Seorang Jaksa terhadap Pelayanan Satpas SIM 1221 Polrestro Depok: Ramah dan Patuhi Prokes

Satres Narkoba Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu di Rutan Polres Metro Jaksel

Kejati Jawa Barat Lantik Kejari Indramayu Denny Achmad Beserta Pejabat Esselon lll Lainnya

Wamenkes: Mendiagnosa Covid-19 Lebih Dini Mencegah Kematian

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2