Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
MPR RI
Berikut 3 Agenda Besar MPR di Bulan Agustus 2017
2017-08-11 10:18:07
 

Iustrasi. Ketua MPR RI 2014-2019.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Agustus 2017 ini MPR penuh dengan agenda kenegaraan. Pertama, terkait dengan Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada 16 Agustus dan pada tanggal itu Sidang Tahunan menjadi satu rangkaian dengan kegiatan sidang yang lain, yakni sidang bersama DPR dan DPD, serta sidang DPR terkait dengan nota keuangan RAPBN 2018.

Kegiatan Sidang Tahunan MPR itu sendiri merupakan mandat dari peraturan Tata Tertib MPR No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan, MPR memfasilitasi penyelenggaraan Sidang Paripurna. MPR memfasilitasi Sidang Paripurna untuk lembaga-lembaga negara dalam menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat, publik.

Oleh karena itu Sidang Tahunan ini sangat strategis, karena pada Sidang Paripurna itu seluruh kinerja lembaga negara disampaikan ke masyarakat, meskipun formatnya sekarang masih laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan oleh Presiden dalam bentuk Pidato Kenegaraan. Tapi intinya, substansi dari pidato Presiden adalah materi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK, termasuk Presiden.

Sebelumnya dalam Rapat Gabungan -- rapat antara Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD -- yang sebelumnya didahului oleh Rapat Pimpinan. Rapat Pimpinan mempersiapkan bahan rapat gabungan dalam rangka persiapan pelaksanaan tiga agenda MPR pada Agustus 2017. Pertama, Sidang Tahunan MPR 16 Agustus; Kedua, Peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus; Dan, ketiga, peringatan HUT MPR 29 Agustus.

Dalam rangkaian agenda kenegaraan, Sidang Tahunan akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden, serta pimpinan lembaga-lembaga negara, juga diikuti oleh seluruh anggota MPR.

Berikutnya, Hari Konstitusi. Menurut rencana juga akan dihadiri oleh Presiden dan lembaga-lembaga Negara. Agendanya Pidato Presiden dalam rangka Hari Konstitusi dan dilanjutkan dengan Pidato Ketua MPR dan Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) MPR tingkat nasional. Hal yang lebih penting dalam Hari Konstitusi adalah saatnya kita melakukan refleksi dan evaluasi terhadap jalannya konstitusi. Oleh karena itu yang akan disampaikan dalam pidato Hari Konstitusi dan Grand Final LCC MPR ada kaitannya dengan bagaimana konstitusi yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk rangkaian HUT ke-72 MPR setidaknya ada 3 agenda yang akan dilakukan secara berurutan, yakni pada 27 Agustus, 28 Agustus, dan 29 Agustus. Pada 27 Agustus, menurut rencana, akan diselenggarakan Jalan Sehat yang merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan dan toleransi. Nilai-nilai kebhinnekaan perlu diimplementasikan dan dimaknai lebih baik.

Lalu, pada 28 Agustus, kita akan melaksanakan simposium atau Grand Final debat konstitusi, Constitusional Drafting untuk mahasiswa. Menurut rencana simposium akan dihadiri stakeholder besar, penting, dan strategis negara. Tema yang diusulkan adalah 'Reformulasi Rencana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.' Dari simposium ini diharapkan menghasilkan kesimpulan tentang perlu tidaknya GBHN menjadi suatu kebijakan nasional. Di hari yang sama juga akan diadakan 'Debat Konstitusi Mahasiswa' yang berasal dari berbagai provinsi.

Puncaknya, 29 Agustus. Salah satu kegiatan pada Hari Lahir MPR ini adalah "MPR Berdoa". Dalam acara diupayakan bisa melibatkan banyak elemen masyarakat. Dan, semua ini dalam rangka agar Empat Pilar MPR dilaksanakan di masyarakat.

Persiapan dan Harapan

Dalam Sidang Tahunan MPR 2017 kita berharap kualitasnya meningkat. Materi yang disampaikan kepada masyarakat lebih mewakili kinerja lembaga negara. Hal-hal yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang belum disampaikan kepada masyarakat dan sifatnya penting dan strategis bisa menjadi bahan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Di samping itu lembaga-lembaga negara yang ingin menyampaikan kinerjanya secara khusus dapat menyampaikan materi atau bahannya kepada anggota MPR, di samping Presiden juga akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait laporan kinerja mewakili semua lembaga-lembaga negara.

Setjen MPR jauh-jauh hari telah mempersiapkan Sidang Tahunan ini sudah dua bulan sebelumnya. Artinya, Setjen MPR fokus agar penyelenggaraan Sidang Tahunan berlangsung sukses. Tentu Sidang Tahunan MPR memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat dan sumber daya organisasi kita kerahkan dan gerakkan untuk suksesnya Sidang Tahunan ini. Lebih penting lagi, karena ini laporan kinerja yang disampaikan kepada masyarakat, maka publikasi menjadi sangat penting, untuk mempublikasikan secara masif supaya informasi yang disampaikan oleh Presiden yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Kita ingin menggerakkan seluruh elemen media baik cetak, online, dan lainnya.

Pada 16 Agustus 2017 ada sidang tahunan MPR, sdiang besana DPD dan DPR, dan Sidang Paripurna DPR. Kita sudah melakukan koordinasi sejak sekarang (20 Juli 2017). Banyak hal yang dikoordinasikan terkait penyelenggaran, tentunya soal berbagi waktu, penjadwalan, mulai dari pagi, siang, dan siangnya lagi. Kemudian koordinasi soal pengamanan sidang. Koordinasi soal publikasi karena ada 3 sidang. Karena ada Setjen MPR, DPR, dan DPD, untuk itu perlu koordinasi.

Harapan kepada masyarakat. Demokrasi ini harus dibangun dengan pendidikan politik dan partisipasi publik yang kuat. Oleh karena itu, memberikan penjelasan soal apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara adalah suatu hal yang wajib. Juga menjadi tanggung jawab institusi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Institusi yang dimaksud adalah pelaksana kedaulatan rakyat yakni lembaga-lembaga Negara.

Oleh karena itu, Sidang Tahunan juga menjadi satu forum bagaimana memperkuat dan mengembangkan demokrasi dengan partisipasi masyarakat dengan informasi yang komprehensif. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada kinerja lembaga-lembaga negara. Demokrasi harus menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak percaya pada lembaga-lembaga negara kalau sudah ada informasi yang tuntas. Kepercayaan publik menjadi salah satu tujuan.

Soal akuntabilitas, setiap yang dilakukan oleh wakil rakyat, di manapun, juga harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya adalah memberikan informasi. Harapan kita tentu kegiatan sidang tahunan ini membawa manfaat pada publik.(MPR/bh/sya)








 

 
   Berita Terkait > MPR RI
 
  Berikut 3 Agenda Besar MPR di Bulan Agustus 2017
  Ketua MPR: Hentikan Silang Pendapat, Kini Waktunya Mengamalkan Pancasila
  Anggota MPR: ICMI akan Mengawal 4 Pilar MPR
  Ketua MPR Terima Perwakilan Demonstrasi Mahasiswa
  Di Medan, Ketua MPR Bicara Soal Kebhinnekaan Sampai Keberpihakan Pemimpin
 
ads

  Berita Utama
Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Polda Metro Jaya Melaksanakan Operasi Pasar Jelang Idul Adha 2017

Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

 

  Berita Terkini
 
Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

Kawal Dana Desa, Kejari Se-Gorontalo Lakukan Sosialisasi

Yusril: PBB Punya Legal Standing Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Polda Metro Jaya Melaksanakan Operasi Pasar Jelang Idul Adha 2017

Mahasiswa Harus Wujudkan Mimpi yang Tinggi menjadi Bangsa Pemenang

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2