Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Hoax
Berita Hoax Akan Kembali Warnai Pilkada Serentak 2018
2017-11-29 07:44:53
 

Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo.(Foto: azka/azk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berita hoax, bohong, propaganda, dan SARA akan kembali mewarnai dan terulang di pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik 2014 dan pilkada DKI 2017 dinilai belum selesai sampai saat ini.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11)

Menurutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kampanye anti hoax dengan melibatkan Kominfo RI, IKAP, P3PI untuk mesosialisasikan Pasal 27 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ke kampus-kampus, ormas, dan masyarakat.

"Dalam UU ITE itu sudah dijelaskan jika pencemaran nama baik itu dilarang dan dikenai sanksi pidana. Selain, sosialiasi UU ITE, kunci utamnya untuk masyarakat adalah pendidikan," papar politisi Hanura ini.

"Kita khawatir, tapi tidak takut dengan maraknya hoax tersebut. Bahkan saat ini ada anggota dewan yang punya 'cyber army' hanya untuk mencounter berita-berita yang buruk tentang dia," tambahnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, pendidikan sebagai vaksin agar masyarakat bisa menghadapi hoax, bisa mencerna, menganalisa dan memahami bahwa berita-berita hoax itu tak bisa dipertanggungjawabkan.(sc/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hoax
 
  Polda Metro Jaya dan UIN Syarif Hidayatullah Deklarasi Anti Hoax
  Dituding Sebar Hoax, Akun Facebook Jokowi Banjir Caci Maki
  Ulama dan Ummat Islam Bengkulu Sambut Inisiatif Kapolri Perangi Hoax
  Polda Metro Jaya Deklarasikan Perlawan Terhadap Hoax, Virus Pemecah Bangsa
  Ternyata Bos Muslim Cyber Army Diduga Ahoker, Fahri Sebut Maling Teriak Maling
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'

Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2