Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Virus Corona
Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020
2020-05-24 12:16:59
 

Prof Din Syamsuddin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) terus bergerak menggalang dukungan dari berbagai kalangan untuk ikut menggugat UU No 2/2020 atau dikenal dengan UU Corona yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Komite pengarah KMPK Prof Din Syamsuddin menyampaikan, tujuan atau perjuangan yang dilakukan ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan bangsa.

"Ini kita berharapan dengan tembok besar dan tinggi, namun tidak ada kata menyerah dalam sebuah perjuangan," kata Din Syamsuddin dalam rapat koordinasi KMPK virtual, Sabtu (23/5).

Din berharap, KMPK terus bergerak sebesar mungkin dengan berbagai macam elemen yang ada di dalamnya termasuk BEM di kampus-kampus dalam koridor kedaulatan yang lebih luas. Dimana KMPK sesuai namanya Koalisi Masyarakat Penegak Kadaulatan akan memfokuskan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengancam kedautan bangsa.

"Seperti Omnibus Law, UU Minerba dan lain-lain, tapi kita saat ini fokus kepada UU No 2/2020 (UU corona)," terang Din.

Sementara itu, komite penggerak KMPK, Marwan Batubara menyampaikan, sejauh ini sudah hampir 100 orang yang terdiri dari berbagai tokoh, pakar serta akademisi dan guru besar.

"Untuk Ormas sudah ada sekitar 30 jumlahnya," jelas Marwan.

Namun, sambung Marwan, karena saat ini karena awalnya menggugat Perppu 1/2020 dan itu sudah menjadi UU 2/2020 maka, untuk kelengkapan adminitrasi jumlah penggugat berkurang.

"Namun tidak menghilangkan semangat dan masih menyatakan tetap dalam barisan," tandasnya.

Sementara, mantan komisioner KPU, Chusnul Mariyah yang juga mengikuti rapat virtual tersebut menyarankan agar KMPK menyiapkan subtansi perpektif hukum politik ekonomi yang dijabarkan dalam sejumlah pasal-pasal sebagai materi untuk menggugat UU 2/2020.

Selain itu, tambah Chusnul, pasal pengelolaan keuangan yang terdapat dalam UU 2/2020 juga harus terus dilakukan kajian.

Chusnul menegaskan, dirinya siap untuk melakukan sosialisasi terhadap gerakan ini disetiap kampus.

"Jadi kalau kampus-kampus ingin mengundang saya siap. Seperti kuliah umum misalnya," terang Chusnul.

Saran lainya, kata Chusnul ialah dengan memanfaatkan sosial media dengan mengisi ruang opini terhadap tujuan dari KMPK menggugat UU corona yang disebut memberikan kekebalan presiden dan kecenderungan pemerintah semakin menjadi otoriter.(da/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Ditlantas Polda Metro Gratiskan Biaya Buat SIM 214 Petugas Medis Wisma Atlet Kemayoran
  Capai Miliaran PT EKI Keluhkan Belum Menerima Pembayaran Lelang APD COVID-19
  Rapid Test Berbayar, Gus Jazuli: Jangan Tambah Lagi Beban Masyarakat
  Krisis Ekonomi Akibat Covid-19: IMF Perkirakan 'Luka Ekonomi' karena Krisis Global Akibat Pandemi Lebih Buruk dari Perkiraan
  Wakil Ketua MPR RI: Positif Covid-19 Semakin Tinggi, Apa Kebijakan Pemerintah Agar Mampu Mengatasi Pandemi
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2