Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Hutang Luar Negeri
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
2018-10-15 21:52:36
 

Ilustrasi. Tampak Direktur Bank Dunia (paling kiri) dan Direktur IMF (kedua kiri) berfoto dengan menunjukkan simbol 2 jari, saat bersama Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Dunia (World Bank/WB) berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar US$1 miliar atau setara Rp15 triliun, untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Lombok dan Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawam mengingatkan pemerintah Indonesia dengan menambah utang baru US$1 miliar di tengah situasi ekonomi yang sedang tertekan, bukan keputusan yang tepat.

"Ini sama saja mengatasi bencana dengan bencana," kata Heri Gunawan melalui keterangannya, Senin (15/10).

Jumlah tersebut, kata Heri, di luar US$300 juta dari Bank Dunia untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan.

"Dengan adanya dua komitmen utang baru tersebut, semakin menegaskan status pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang sangat rajin membuat utang," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan, sebelum ada komitmen baru tersebut, posisi utang Indonesia saja sudah sangat besar. Per Agustus 2018 posisi utang pemerintah saja sudah sebesar Rp4.363 triliun. Dengan jumlah ini, artinya rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah mencapai 30.31%.

"Dengan kalkulasi ketika rasio utang masih 27% terhadap PDB (Rp 13.000) saja, setiap orang di Indonesia sudah menanggung utang Rp 13 juta. Apalagi saat ini ketika rasio utang sudah menembus 30%? Jumlahnya tentu lebih besar lagi," bebernya.

Oleh karenanya, pinjaman baru dari World Bank sebesar Rp15 triliun, bukanlah berita menggembirakan dan justru hal ini menjadi berita buruk, bahkan bencana baru. Menurutnya, jika alasannya untuk mempercepat proses pemulihan Sulawesi Tengah, pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tersendat.

"Baik bantuan fisik, maupun bantuan finansial. Sudah lebih dari dua pekan, menurut catatan relawan kami, bantuan seperti pakaian, makanan, obat-obatan belum seluruhnya tersalurkan. Malah menumpuk. Inilah masalah terdekat yang harus diatasi segera oleh pemerintah. Bukan justru sibuk membuat utang baru," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
  Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
  Total Hutang Pemerintah Rp 4.585,4 triliun, Salamuddin Daeng: Rasio Utang RI 30,31 Persen Menyesatkan
  Beban Bunga Utang Makin Bertambah, APBN Tak Sehat
  Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia
 
ads

  Berita Utama
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati

Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur

Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda

Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2