Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Pendidikan
Busyro: Pernyataan Menristek Dikti Soal Pendidikan Agama terlalu Berlebihan dan Problematis
2017-06-20 12:21:29
 

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat jumpa pers di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6).(Foto: Istimewa)
 
SURAKARTA, Berita HUKUM - Menristek Dikti Mohamad Nasir akan memerintahkan pada seluruh rektor perguruan tinggi agar memindahkan mata kuliah umum Pendidikan Agama. Dari semula ada di semester awal menjadi di semester akhir perkuliahan. Hal ini dinilai Nasir bertujuan untuk mengurangi pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang dikhawatirkan menjangkiti mahasiswa.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai pernyataan Menristek Dikti ini terlalu berlebihan dan problematis. Hal tersebut disampaikan Busyro saat jumpa pers di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6).

Busyro menambahkan, Pendidikan dari Paud, dasar, menengah hingga perguruan tinggi, ini satu sistem yang tidak bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang parsial.

Namun di sisi lain, kata Busyro aturan Menristek Dikti yang dengan pertimbangan bahwa kampus jangan sampai jadi sarang radikalisme. Wacana Pendidikan agama yang biasanya di semester awal akan dipindah ke semester akhir, ini akan jadi polemik dan membuat gaduh.

Busyro mempertanyakan, apakah Menristek Dikti sudah melakukan proses prosedural metodologis mengevaluasi pendidikan agama yang dikhawatirkan mendorong adanya radikalisme di perguruan tinggi.

Kalau misalnya proses itu belum dilakukan, kata Busyro, hal ini menjadi problematis daripada peraturan menteri pendidikan kebudayaan, alasannya radikalisme, padahal pendidikan agama itu bagian dari kurikulum.

"Pendidikan agama itu kan penting, termasuk di perguruan tinggi, karena konsep itu memuat Pancasila sekaligus dijiwai dengan agama, sehingga tidak boleh mengatakan bahwa mata kuliah agama itu dituduh menjadi sumber radikalisme," ujarnya.

"Inilah yang seharusnya diberi sikap oleh presiden dan masyarakat sipil," tegas Mantan Ketua KPK ini.(dzar/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Keberlangsungan SMK Ma'arif Kaur Butuh Perhatian Pemerintah dan Warga NU
  Dana Hibah Kemdikbud Rp2,5 Milyar ke SMK IT Kaur Tuai Pertanyaan Masyarakat
  RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Harus Dikawal Khusus
  PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
  Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar

Jelang Ujian Nasional IPPNU Kaur Gelar Istiqhotsah Akbar dan Do'a Bersama

Jokowi Dihukum, Survey Diragukan

FKUB Banten Imbau Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai

ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2