Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilkada
Cagub Anies Minta Dugaan Bank DKI Terlibat Kampanye Ahok-Djarot Harus Diusut Tuntas
2017-04-14 10:39:46
 

Ilustrasi. Anies Baswedan - Sandiaga Uno untuk memimpin DKI Jakarta saat Debat Publik.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dengan dugaan keterlibatan Bank DKI dalam kampanye pasangan pejawat Ahok-Djarot. Dia meminta hal itu diusut tuntas dan pihak yang terlibat diberi sanksi tegas.

"Saya sudah dengar itu, itu harus diselidiki hingga tuntas dan mereka yang coba-coba terlibat, siapa pun, harus diberi sanksi," kata dia di Jakarta, Kamis (13/4) malam.

Pertarungan menuju kursi DKI 1 tak berarti harus menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Memanfaatkan perangkat pemerintahan yang ada untuk memenangkan kontestasi di DKI adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Anies menilai, cara-cara seperti itu tak pantas dan merusak demokrasi yang telah dibangun bersama.

"Jangan ciderai Pilkada ini dengan tindakan-tindakan yang tak patut seperti itu," ujar cagub nomor urut tiga ini.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Anies-Sandi melaporkan Bank DKI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta karena diduga terlibat kampanye pejawat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik mengatakan, tim melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bank DKI.

BUMD milik Pemprov DKI itu diduga terlibat mendukung kampanye pejawat melalui program bantuan lanjut usia (lansia) melalui Kartu Jakarta Lansia (KJL). "Tim Advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu DKI Jakarta kemarin," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

Tak sampai di situ, tim Anies-Sandi akan membuat laporan serupa ke OJK agar program itu dapat diusut dari mana sumbernya. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengatakan, bantuan lansia merupakan program dadakan jelang pencoblosan 19 April 2017.

Karena itu, menurutnya, patut diduga hal ini adalah cara yang dilakukan untuk mendukung kampanye paslon pejawat. "APBD DKI 2017 tidak ada program bantuan lansia yang akan dilakukan Bank DKI," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu. "Tapi tiba-tiba ada. Kami minta diusut, uangnya dari mana," kata Taufik.

Wakil Ketua Bidang Advokasi, Yupen Hadi mengatakan, tim telah membuat pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan kantor cabang di Pecenongan, Cempaka Putih Barat, dan Pramuka. "Kami minta pelanggaran perbankan ini agar dihentikan," ujar Yupen. Menurutnya, surat pengaduan juga ditembuskan kepada Bank Indonesia.

Pasalnya, Bank DKI itu turut mengkampanyekan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

"Kita menduga ada keterlibatan Bank DKI juga dan lansia itu, kayaknya sih sudah mulai dipakai oleh mereka untuk Pilkada. Sudah banyak, bukan indikasi lagi malah," ungkap Yupen kepada Okezone, Kamis (13/4).

Yupen menuturkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti yang menunjukkan keterlibatan Bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan cara memobilisasi masyarakat lanjut usia (lansia) untuk membuat kartu lansia.

"Barang bukti ada beberapa, ada rekening, ada orang-orang yang buka rekeningnya, terus ada juga aktivitas di Bank DKI-nya yang masif, ada juga yang kita laporkan itu cara mereka memobilisasi misalnya memberikan obat secara gratis, ternyata di dalamnya ada isi selembaran untuk pergi ke Bank DKI untuk membawa KK dan KTP untuk membuat kartu lansia," imbuhnya.

Dikatakan Yupen, gerakan tersebut dilakukan secara masif sehingga banyak lansia yang berbondong-bondong mendatangi Bank DKI untuk membuat kartu lansia. Gerakan tersebut disinyalir untuk menarik simpati masyarakat agar memiliki pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Itu masif sekali, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke Bank DKI, apakah masyarakat ini tertipu atau bagaimana itu persoalan lain tapi masyarakat berbondong-bondong," pungkasnya.(mas/ilham/republika/kha/okezone/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  LSPI Prediksi Pilkada Sumsel Maksimal Ada 3 Poros Pasangan Calon Gubernur
  Stratakindo: Survei Terbaru Peta Jelang Pra-Kwalifikasi Pilkada Sumsel 2018
  LSPI Merilis Survei Kekuatan Politik Bakal Calon Pilkada Kota Palembang
  Pilkada Serentak Terancam Persoalan E-KTP
  Peringatan Ketua Timses Pasangan Anies dan Sandi pada Relawan, Dilarang Minta Jatah Proyek
 
ads

  Berita Utama
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

 

  Berita Terkini
 
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan

Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI

Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll

Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta

Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2