Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Anies Baswedan
Cagub Anies Minta Dugaan Bank DKI Terlibat Kampanye Ahok-Djarot Harus Diusut Tuntas
2017-04-14 10:39:46
 

Ilustrasi. Anies Baswedan - Sandiaga Uno untuk memimpin DKI Jakarta saat Debat Publik.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dengan dugaan keterlibatan Bank DKI dalam kampanye pasangan pejawat Ahok-Djarot. Dia meminta hal itu diusut tuntas dan pihak yang terlibat diberi sanksi tegas.

"Saya sudah dengar itu, itu harus diselidiki hingga tuntas dan mereka yang coba-coba terlibat, siapa pun, harus diberi sanksi," kata dia di Jakarta, Kamis (13/4) malam.

Pertarungan menuju kursi DKI 1 tak berarti harus menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Memanfaatkan perangkat pemerintahan yang ada untuk memenangkan kontestasi di DKI adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Anies menilai, cara-cara seperti itu tak pantas dan merusak demokrasi yang telah dibangun bersama.

"Jangan ciderai Pilkada ini dengan tindakan-tindakan yang tak patut seperti itu," ujar cagub nomor urut tiga ini.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Anies-Sandi melaporkan Bank DKI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta karena diduga terlibat kampanye pejawat. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik mengatakan, tim melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bank DKI.

BUMD milik Pemprov DKI itu diduga terlibat mendukung kampanye pejawat melalui program bantuan lanjut usia (lansia) melalui Kartu Jakarta Lansia (KJL). "Tim Advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu DKI Jakarta kemarin," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/4).

Tak sampai di situ, tim Anies-Sandi akan membuat laporan serupa ke OJK agar program itu dapat diusut dari mana sumbernya. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengatakan, bantuan lansia merupakan program dadakan jelang pencoblosan 19 April 2017.

Karena itu, menurutnya, patut diduga hal ini adalah cara yang dilakukan untuk mendukung kampanye paslon pejawat. "APBD DKI 2017 tidak ada program bantuan lansia yang akan dilakukan Bank DKI," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu. "Tapi tiba-tiba ada. Kami minta diusut, uangnya dari mana," kata Taufik.

Wakil Ketua Bidang Advokasi, Yupen Hadi mengatakan, tim telah membuat pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan kantor cabang di Pecenongan, Cempaka Putih Barat, dan Pramuka. "Kami minta pelanggaran perbankan ini agar dihentikan," ujar Yupen. Menurutnya, surat pengaduan juga ditembuskan kepada Bank Indonesia.

Pasalnya, Bank DKI itu turut mengkampanyekan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

"Kita menduga ada keterlibatan Bank DKI juga dan lansia itu, kayaknya sih sudah mulai dipakai oleh mereka untuk Pilkada. Sudah banyak, bukan indikasi lagi malah," ungkap Yupen kepada Okezone, Kamis (13/4).

Yupen menuturkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti yang menunjukkan keterlibatan Bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan cara memobilisasi masyarakat lanjut usia (lansia) untuk membuat kartu lansia.

"Barang bukti ada beberapa, ada rekening, ada orang-orang yang buka rekeningnya, terus ada juga aktivitas di Bank DKI-nya yang masif, ada juga yang kita laporkan itu cara mereka memobilisasi misalnya memberikan obat secara gratis, ternyata di dalamnya ada isi selembaran untuk pergi ke Bank DKI untuk membawa KK dan KTP untuk membuat kartu lansia," imbuhnya.

Dikatakan Yupen, gerakan tersebut dilakukan secara masif sehingga banyak lansia yang berbondong-bondong mendatangi Bank DKI untuk membuat kartu lansia. Gerakan tersebut disinyalir untuk menarik simpati masyarakat agar memiliki pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Itu masif sekali, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke Bank DKI, apakah masyarakat ini tertipu atau bagaimana itu persoalan lain tapi masyarakat berbondong-bondong," pungkasnya.(mas/ilham/republika/kha/okezone/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
  Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
  Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
  FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
  Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
 
ads

  Berita Utama
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir

JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

 

  Berita Terkini
 
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna

PP 12 Tahun 2018, DPRD Bisa Angkat dan Berhentikan Kepala Daerah

Fadli Zon Nilai KSP Sebaiknya Dibubarkan

TNI Harus Miliki Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2