Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Partai Demokrat
Calon Ketua KPK Pilihan Partai Demokrat Terbongkar
Wednesday 30 Nov 2011 17:38:52
 

Mantan Ketua PPATK Yunus Husein yang dijagokan Partai Demokrat untuk menggantikan Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipilih Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menjadi ketua lembaga tersebut, akhirnya terbongkar. Ternyata, partai ini dipastikan akan memilik Yunus Husein untuk menggantikan posisi Busyro Muqoddas nanti.

Hal ini diketahui seluruh anggota Komisi III san pengunjung yang hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/11). Insiden kecil ini terbongkar, ketika anggota Komisi III asal FPD DPR, Didi Irawadi Syamsuddin mendapatkan kesempatan bertanya kepada capim KPK Yunus Husein.

Saat ingin bertanya soal komitmen memberantas korupsi terhadap Yunus Husein, Didi langsung menyebut Yunus sebagai calon Ketua KPK. "Jadi bagaimana calon ketua KPK mengenai pemberantasan korupsi,"ujar Didi.

Sadar ada yang aneh dari pernyataan Didi Irawadi itu, sejumlah anggota Komisi III langsung melemparkan celetukan. Susana yang semula hening menjadi riuh dan heboh. "Calon pimpinan KPK, Pak Didi. Bukan calon ketua KPK," kata anggota Komisi III asal FPDIP Trimedya Panjaitan. Selanjutnya disusul celeutukan anggota lainnya asal FPKS Abubakar Al Habsy,"Wah keceplosan nih yee, ketahuan kartunya."

Didi yang melihat gelagat kurang meneganakan ini, tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa tersenyum malu. Ia pun langsung meralat ucapannya. "Maaf, maksud saya calon pimpinan KPK," kata Didi.

Memang sebelumnya, nama Yunus Husein santer terdengar bakal dipilih FPD menjadi ketua KPK untuk menggantikan Busyro Muqoddas. Bahkan, Ketua Komisi III DPR yang berasal dari FPD Benny Kabur Harman menyatakan bahwa salah satu kriteria capim KPK pilihan FPD adalah orang yang paham mengaudit transaksi keuangan. Bahkan, Benny tak canggung menyebut nama Yunus Husein.

Titipan Istana
Dalam kesempatan ini, Yunus Husein sempat membantah kabar yang menyatakan dirinya merupakan titipan dari Istana. Ia pun menegaskan akan independen jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Mantan Ketua PPATK menyatakan kesiapannya membongkar kasus yang bersentuhan dengan lingkungan Istana.

Namun, pernyataan Yunus dianggap masih meragukan. Sejumlah anggota Komisi III menantang Yunus, apakah berani untuk mengungkap dan menangani masalah korupsi, seperti skandal bailout Bank Century yang diduga melibatkan Wapres Boediono. "Semua orang punya rasa takut dan berani. Tapi akan saya lakukan lakukan bersama-sama dengan cara yang smart, tidak frontal," kata Yunus diplomatis.

Sementara saat rehat seleksi itu, Benny K Harman yang menjabat Ketua DPP PD menyatakan bahwa pemilihan capim KPK tidak akan dibahas dalam forum Setgab Parpol Koalisi. Alasannya, proses tersebut adalah urusan bangsa dan negara, tidak boleh direduksi menjadi urusan Setgab. "Setiap partai tentu punya ideologi pemberantasan korupsi," selorohnya.(dbs/rob)



 

 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Orasi Kebangsaan AHY di Kampus Al-Zaytun
  Pernyataan SBY Soal Pemilu 2019 dan '14 Prioritas Demokrat untuk Rakyat'
  Ketum PD SBY: Rakyat Menginginkan Keadilan
  Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi
  SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2