Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenkumham
Capaian Prolegnas Cukup Rendah, Menkumham Yasonna Minta Kementerian Lembaga Hilangkan Egosektoral
2019-11-26 04:49:17
 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan peserta rapat pembahasan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, salah satu persoalan kurang optimalnya capaian kuantitas program legislasi nasional (prolegnas) disebabkan sikap egosektoral antar Kementerian dan Lembaga.

"Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) masih dipengaruhi oleh kepentingan egosektoral," kata Yasonna dalam pembukaan 'Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prioritas Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah', bertempat di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jalan Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (25/11).

Karena itu, lanjut Yasonna, Kementerian dan lembaga harus mampu melakukan pembenahan dalam penguatan substantif dan bersinergi dalam penyusunan Prolegnas dengan berorientasi pada kualitas undang-undang dan bukan kuantitas.

"Kita tidak sedang membuat Undang-Undang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, atau Kementerian Hukum dan HAM, kita membuat Undang-Undang untuk Republik Indonesia. Jadi tinggalkan egosektoral kita. Kita melihat Indonesia secara utuh," kata Menkumham Yasonna.

Sebelumnya Kemenkumham telah melakukan evaluasi Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan alhasil dari 189 RUU, telah disahkan sebanyak 35 RUU atau 18% dan telah menjadi Undang-Undang. Yasonna menilai, hasil tersebut masih cukup rendah.

"Itu namanya nafsu besar tenaga kurang. Tingkat penyelesaiannya sangat rendah sekali," pungkas Yasonna.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Ronny F Sompie: Saya Tidak Berbohong dan Merekayasa Informasi tentang Harun Masiku
  Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok
  Ditjen PAS Dorong Peningkatan Profesionalisme PK IPKEMINDO
  Indonesia Dapat Dukungan Palang Merah Internasional Usai Sampaikan Program Hukum Humaniter
  Raker Bersama Komisi III DPR, Kemenkumham Siapkan Langkah Strategis Atasi Permasalahan
 
ads1

  Berita Utama
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP

DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19

Jokowi Merasa Ngeri

Virus Corona: Trump Resmi Menarik AS dari Keanggotan WHO di Tengah Pandemi Covid-19

'Garap' 305 Anak Perempuan Dibawah Umur, Pak Tua Asal Perancis Ini Terancam Hukuman Mati

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2