Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
2019-08-24 19:28:51
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilu 2019 telah usai, sejumlah capaian dan catatan telah berhasil diukir. Untuk catatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertekad untuk memperbaiki kekurangan sementara capaian dijadikan motivasi untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang lebih baik di tahun-baru berikutnya.

Beberapa catatan pemilu seperti partisipasi politik perempuan, pengaturan dan pelaksanaan dana kampanye di Pemilu 2019, hak pemilih kelompok rentan. Sementara capaian antara lain partisipasi pemilih yang melebihi target, mencapai angka 81 persen.

"Situs (misalnya) sebuah capaian (juga) untuk memudahkan proses transparansi data bagi publik. Mengusulkan pelarangan calon mantan narapidana korupsi dan KPU juga mengusulkan untuk wajib menyerahkan LHKPN. Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang, namun KPU bertujuan untuk membuat pemilu menjadi baik secara teknis dan substansi serta menghasilkan pemimpin yang baik pula yang mampu menampung harapan-harapan publik," ujar Arief saat menjadi pembicara diskusi "Dari Pemilu Serentak 2019 Menuju Pilkada Serentak 2020, Sebuah Evaluasi dan Rekomendasi" yang digelar di KPU, Kamis (22/8).

Arief mengakui kerja penyelenggara pemilu belum lah sempurna. Meski begitu dia pun memberikan apresiasi setingginya kepada jajaran penyelenggara pemilu serta pihak terkait yang telah membantu menyukseskan pesta demokrasi ini.

Arief melanjutkan bahwa konsentrasi KPU berikutnya adalah menghadapi Pemilihan 2020. Isu terkait Pemilihan 2020 pun menurut dia sudah mulai menjadi bahasan publik seperti apakah KPU kembali memasukkan pasal pelarangan calon mantan narapidana korupsi dan isu lainnya terkait penerapan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap).

Adapun KPU sudah meminta jajarannya dimarahin (khususnya penyelenggara pemilihan) untuk menyiapkan anggaran yang dibutuhkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Diskusi turut dihadiri Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Ketua KODE Inisiatif Ver Junaidi, Sekjen KIPP Indonesia Kaka Suminta.(hupmaskpuriyosara/kpu/bh/sya)





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua PWI Jaya Melantik Kordinator Wartawan Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakpus

Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Wakapolda Gorontalo Pimpin Upacara HUT Brimob ke 74

Ratusan Advokat Deklarasi Ricardo Simanjuntak dan Melli Darsa Siap Pimpin PERADI 2020 - 2025

Prahara Munaslub GINSI di Bali

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2