Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Lapas
Cegah Peredaran Narkoba, Lapas Harus Bebas Alat Telekomunikasi
2018-05-08 15:33:25
 

Ilustrasi. Pemusnahan HP hasil razia di Lapas.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menyarankan agar lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) dibebaskan dari alat telekomunikasi, untuk mencegah peredaran narkoba di sel tahanan. Hal ini seiring maraknya permasalahan lapas atau rutan menjadi tempat peredaran narkoba.

"Petugas lapas atau sipir tidak ada yang membawa HP (handphone, RED), terlebih warga binaan yang memang seharusnya tidak diperkenankan membawa HP di areal lapas," ungkapnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Senin (7/5).

Jika alat komunikasi dilarang digunakan saat berada di lapas, ia meyakini peredaran narkoba dapat dikurangi. Meski demikian, tidak saja faktor alat komunikasi yang menyebabkan peredaran narkoba sulit dibendung.

Selain itu, karena Kalbar adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka penyelesaian sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dapat dilakukan, seperti juga layaknya penyelesaian overkapasitas lapas.

"Untuk over kapasitas di lapas, itu permasalahan klasik ya. Komisi III akan mendorong dan meminta dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, karena ini menyangkut komitmen," ungkap politisi PAN itu.

Dalam beberapa kasus di negara lain, misalnya di Filipina, dengan status darurat narkoba, maka pengelolaan lapas dikelola secara ketat.(hs/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Menanggapi SE Sekda Lampung, Ketum SPRI: Pemda Seharusnya Tidak Melakukan Diskriminasi Anggaran

Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!

Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?

Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2