Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
#2019GantiPresiden
Cukuplah 1 Periode, Yusril: Kelompok Islam Tertekan dan Ulama Dikriminalisasi
2018-04-10 06:59:09
 

Ilustrasi. Partai Bulan Bintang Bela Islam dan Bela NKRI.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasannya menginginkan pergantian Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.

"Cukuplah satu periode. Saya pikir negara ini mengalami situasi yang agak berat," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut Yusril, selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di berbagai bidang.

"Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa," ujar Yusril.

Yusril mengatakan Utang luar negeri Indonesia tidak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur melainkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

"Kalau utang untuk bayar utang lagi, itu akan makin berat dan kita lihat kemudian kenaikan harga kebutuhan pokok, subsidi hilang, listrik naik dan kemudian juga kita melihat terjadi keresahan sosial makin hari makin luas terutama kelompok Islam tertekan, ulama dikriminalisasi bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," jelasnya.

Yusril menegaskan, PBB akan tetap beroposisi seandainya Jokowi kembali terpilih pada 2019 mendatang. Jikalau pun pilpres diikuti Jokowi sebagai calon tunggal, PBB akan mengkampanyekan kotak kosong sebagai lawan.

Terakhir, Yusril menuding pemerintah saat ini tidak pro-Islam. Tak hanya itu, Yusril menganggap kelompok Islam tertindas di era Jokowi.

"Juga kita melihat terjadi keresahan sosial, makin hari makin luas, terutama kelompok Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya," ucap Yusril.

"Keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," ujar dia.(dbs/jurnalpolitik/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > #2019GantiPresiden
 
  Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat 'GEMPUR' Unjukrasa di Mabes Polri
  Agus Riewanto: Gerakan #2019GantiPresiden Merupakan Gejala Makar
  Tagar #2019GantiPresiden, Propaganda Politik dan Kurang Mendidik
  Mikrofon Pesawat Jadi Soal Utama, Soal Kebebasan Berpendapat Tenggelam
  Konstitusi Jamin Kebebasan Berpendapat
 
ads

  Berita Utama
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli

Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto

 

  Berita Terkini
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan

Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa

Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2