Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Rohingya
DK PBB Tuntut Myanmar Akhiri Kekerasan Terhadap Rohingya
2017-11-08 09:45:03
 

 
NEW YORK, Berita HUKUM - Dewan Keamanan PBB menyerukan agar kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, diakhiri. Di sana, menurut para pejabat PBB, militer Myanmar melakukan pembersihan etnik.

Dalam pernyataan yang disetujui secara aklamasi termasuk oleh Cina, Senin (6/11), Dewan Keamanan PBB juga menuntut pemerintah Mynmar memberikan akses penuh kepada pekerja kemanusiaan.

Disebutkan DK PBB menyerukan kepada pemerintah Myanmar "untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di negara Bagian Rakhine, untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum."

Tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan

Selain itu, DK meminta Myanmar mengizinkan pengungsi pulang. Lebih dari 600.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus. Banyak di antara mereka mengaku ditembak, rumah mereka dibakar, dan perempuan serta anak-anak perempuan diperkosa.

Pernyataan DK PBB ini mencakup sebagian besar tuntutan yang terkandung dalam dalam rancangan resolusi usulan Inggris dan Prancis bulan lalu. Namun langkah tersebut ditentang keras oleh Cina yang merupakan pendukung junta militer yang berkuasa sebelumnya di Myanmar.

PengungsiHak atas fotoMUNIR UZ ZAMAN/AFP
Image captionPara pengungsi Rohingya di kamp Ukhia, Bangladesh, berebut bantuan makanan.

Kerusuhan terbaru di Rakhine dipicu oleh serangan di kantor-kantor polisi di beberapa lokasi di negara bagian itu. Pihak berwenang menuduh kelompok militan yang baru muncul, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Banyak orang terbunuh dalam aksi militer yang digelar setelah sejumlah serangan terhadap kantor-kantor polisi, dan ada tuduhan luas bahwa desa-desa dibakar dan warga Rohingya terusir.

Aung San Suu KyiHak atas fotoNYUNT WIN/EPA
Image captionPemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, baru berkunjung ke Rakhine pada awal November setelah kerusuhan pecah akhir Agustus.

Militer Myanmar mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi militan, dan berulang kali menyangkal menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

Berbagai kelompok hak asasi manusia berusaha menekan PBB untuk mengambil tindakan keras terhadap Myamnar, termasuk sanksi dan embargo senjata, sebagai salah satu cara untuk mengatasi salah satu krisis akut HAM di dunia, lapor wartawan BBC di New York, Nada Tawfik.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rohingya
 
  Komunitas Etnis Rohingya: Terima Kasih Pemerintah Indonesia
  Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
  Krisis Rohingya: 131 Anggota Parlemen ASEAN Desak PBB Bawa Myanmar ke Mahkamah Internasional
  Nelayan Selamatkan Para Pengungsi Etnis Rohingya Terdampar di Laut Aceh
  DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya
 
ads

  Berita Utama
Pernyataan Hence Mandagi Selaku Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen

Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

 

  Berita Terkini
 
Ahli: Peradi Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Berdasar UU Advokat

Pernyataan Hence Mandagi Selaku Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen

Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2