Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pemilu
DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
2019-01-20 09:04:22
 

Deklarasi Pemilu Damai 2019 yang digelar oleh DPD SPN DKI Jakarta.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkomitmen untuk mendukung berlangsungnya Pemilihan Umum yang tertib, aman dan damai, kalangan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) DKI Jakarta mengadakan Deklarasi Pemilu Damai 2019.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta Ari Azhari mengungkapkan, dalam hal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat, terlebih pada momen penting jelang Pemilu, bukan hanya tugas aparat TNI Polri, tetapi dibutuhkan juga partisipasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari organisasi buruh.

"Kita siap menciptakan iklim politik yang aman, damai, sejuk, patuh hukum. Siap berpolitik secara demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan konsep kedaulatan rakyat," ujar Ari di Kantor DPN SPN DKI, Semper, Jakarta Utara, Sabtu (19/1).

Dalam deklarasi tersebut, SPN DKI juga berikrar untuk menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, menjaga kerukunan umat beragama, serta menjunjung harkat dan martabat bangsa.

"Kami para buruh SPN DKI juga siap merawat keharmonisan hubungan antar warga negara, bertoleransi dan saling menghormati perbedaan," ucap Ari.

Terus Perjuangkan UMP DKI

Terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.940.973., SPN DKI mengaku kecewa dengan jumlah tersebut, karena dirasa tak mencukupi kebutuhan hidup buruh. SPN bakal terus memperjuangkan upah layak buruh, dengan berbagai upaya terutama cara-cara yang damai.

"Di samping kami melakukan pendekatan dengan Pemprov, kita juga akan berafiliasi dengan serikat buruh yang ada di DKI Jakarta. Kami sebenarnya menghindari gerakan massa tapi kalau memang itu perlu dilakukan, kami akan lakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada," tutupnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks
  IMM Resmi Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu
  Habib Abdurrahman Assegaf: Kebersamaan Harus Dijaga Demi Wujudkan Pemilu Damai
  Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
  Eks Napiter Sofyan Tsauri Ingatkan Pentingnya Jaga Kedamaian Jelang Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan

Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka

Pesan Istri Sandiaga Uno untuk Milenial: Jangan Golput

Insinyur dan Sarjana Teknik ATN/STTN/ISTN Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin

Panitia Munajat 212: Pernyataan Pers Klarifikasi Soal Kekerasan terhadap Jurnalis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2