Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pemilu
DPD SPN DKI Jakarta Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2019
2019-01-20 09:04:22
 

Deklarasi Pemilu Damai 2019 yang digelar oleh DPD SPN DKI Jakarta.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkomitmen untuk mendukung berlangsungnya Pemilihan Umum yang tertib, aman dan damai, kalangan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) DKI Jakarta mengadakan Deklarasi Pemilu Damai 2019.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta Ari Azhari mengungkapkan, dalam hal menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat, terlebih pada momen penting jelang Pemilu, bukan hanya tugas aparat TNI Polri, tetapi dibutuhkan juga partisipasi dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari organisasi buruh.

"Kita siap menciptakan iklim politik yang aman, damai, sejuk, patuh hukum. Siap berpolitik secara demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan konsep kedaulatan rakyat," ujar Ari di Kantor DPN SPN DKI, Semper, Jakarta Utara, Sabtu (19/1).

Dalam deklarasi tersebut, SPN DKI juga berikrar untuk menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, menjaga kerukunan umat beragama, serta menjunjung harkat dan martabat bangsa.

"Kami para buruh SPN DKI juga siap merawat keharmonisan hubungan antar warga negara, bertoleransi dan saling menghormati perbedaan," ucap Ari.

Terus Perjuangkan UMP DKI

Terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.940.973., SPN DKI mengaku kecewa dengan jumlah tersebut, karena dirasa tak mencukupi kebutuhan hidup buruh. SPN bakal terus memperjuangkan upah layak buruh, dengan berbagai upaya terutama cara-cara yang damai.

"Di samping kami melakukan pendekatan dengan Pemprov, kita juga akan berafiliasi dengan serikat buruh yang ada di DKI Jakarta. Kami sebenarnya menghindari gerakan massa tapi kalau memang itu perlu dilakukan, kami akan lakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada," tutupnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
  Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019
  Pasca Pemilu, Camat Maje Himbau Jaga Persatuan
  DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
  Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung
 
ads

  Berita Utama
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

 

  Berita Terkini
 
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

Pasca Pemilu, Camat Maje Himbau Jaga Persatuan

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2