Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus e-KTP
DPO KPK Kasus E-KTP Politisi Hanura Miryam S Haryani Akhirnya di Tangkap
2017-05-01 19:03:21
 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan saat jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (1/5).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan tindakan hukum terhadap mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Maryam menjadi buronan atas pemberian keterangan palsu pada kasus KTP Elektronik, mangkir pada pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada 26 April 2017.

KPK berkoordinasikan dengan Kepolisian terhadap mangkirnya Maryam yang masuk DPO (Daftar Pencarian Orang). KPK mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil menangkap Miryam di daerah Kemang.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan mengatakan penyidik akan menyerahkan buronan KPK Miryam S Haryani.

"Hari ini rencananya kita serahkan. Dilakukan pemeriksaan dulu di Mapolda," ujar Iriawan di Polda Metro Jaya, Senin (1/5).

Kita akan periksa awal dulu berkaitan dengan kabur atau hilangnya yang bersangkutan, setelah itu kita akan serahkan ke KPK. Polisi hanya diminta membantu mencari keberadaan Miryam, proses hukum yang bersangkutan ditangani KPK.

"Itu yang menangani KPK. Kita hanya diminta bantuan menangkap yang bersangkutan. Hari ini, kita lakukan pemeriksaan dia kemana saja, siapa yang membantu. Setelah itu kita serahkan ke KPK karena yang menangani kasus KPK," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Maryam, Aga Khan menyampaikan mengaku kaget kliennya menjadi buronan KPK.

"Maryan bukan kabur, tapi masih kalut (menenangkan diri ke Bandung) selama 4 hari," jelas Aga.

Maryam menjadi buron karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP dikenakan pasal 21 dan 22 UU Tipikor. Menurut Aga, dalam sejarah KPK berdiri, baru kali ini menetapkan tersangka dijerat dengan keterangan palsu.

Selanjutnya Aga menjelaskan keterangan palsu bukan ranah KPK, 174 KUHAP itu hak Hakim. Bahkan Kuasa hukum Maryam minta praperadilam pada 8 Mei 2017, dan akan melaporkan KPK mengenai penyalagunaan kewenangan penetapan DPO terhadap kliennya. "Melapor bisa ke Komnas Ham atau Ombudsman," paparnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

Sedangkan pada Pasal 22:

"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta." (bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Kasus E-KTP
 
  Setya Novanto Mengundurkan Diri Kembali sebagai Ketua DPR
  Kader Golkar: Setnov Tidak Dibiarkan Sendirian dalam Menghadapi KPK
  Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto
  Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
  MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
 
ads

  Berita Utama
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

 

  Berita Terkini
 
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip

Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia

Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok

MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2