Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
IMM
DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru
2018-07-17 22:55:56
 

Immawan Irfan, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Immawan Irfan menyampaikan kritik terhadap 4 tahun berjalannya pemerintahan Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi dinilai gagal memenuhi janji-janji politiknya. Menurut Irfan, trisakti, nawa cita, revolusi mental serta program-program yang dijanjikan Jokowi saat kampanye dulu masih jauh panggang dari apinya.

"Empat tahun berjalan pemerintahan pak Jokowi, dulu yang digaungkan katanya ingin mewujudkan tri sakti, nawa cita, dan janji-janji politiknya saat kampanye, tapi kita bisa lihat sekarang, kini masih jauh panggang dari apinya." ujar Irfan pada, Selasa (17/7)

"Ekonomi kita terus melemah bahkan kian tak berdaulat. Katanya dulu pak Jokowi tidak akan hutang, sekarang hutang Indonesia sudah 4.000 triliun, bahkan tembus Rp 7.000 triliun jika dihitung dari utang pemerintah dan swasta. Nilai tukar rupiah terus melemah ke Rp.14.000 terhadap dolar, bahkan hampir mendekati 15.000. Kita juga lihat sekarang daya beli masyarakat lemah," jelas Irfan.

Irfan juga menyinggung janji penyediaan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat kecil yang sampai saat ini tak kunjung terwujud, sementara di lain pihak banyak tenaga kasar dari asing, bahkan ditemukan illegal membanjiri daerah-daerah di Indonesia.

"Baru sekarang ini kita lihat tenaga kerja asing bahkan yang ilegal membanjiri daerah-daerah di Indonesia, sementara pengangguran di negeri ini masih menjadi masalah serius. Sekarang subsidi untuk rakyat banyak yang dicabut, BBM naik, listrik naik dan kita lihat ekonomi masyarakat semakin sulit." urai Irfan.

Belum lagi kedaulatan pangan dan keadilan hukum yang dijanjikan Jokowi masih sekedar janji-janji yang jauh dari terwujud.

"Kedaulatan pangan yang dijanjikan pak Jokowi masih jauh dari kenyataan, sekarang serba impor; impor beras, impor garam dan bahkan impor cangkul," tegas Irfan.

"Dan bagaimana juga soal tol laut atau ingin Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dijanjikan sekarang hanya tinggal kenangan.” tambah Irfan, aktifis IMM asal Makassar ini.

"Kemudian, di era ini pula, penegakan hukum kian timpang dan tidak adil. Coba lihat kasus Novel Baswedan adalah bukti dari matinya keadilan hukum pada pemerintahan Jokowi." cetus Irfan.

Menurut Irfan, rakyat merindukan seorang pemimpin yang konsisten antara perkataan dan perbuataannya, serta berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

"Kita merindukan pemimpin yang se-iya dan se-kata antara perkataan dan perbuatannya. Kita telah melakukan kajian mengevaluasi perjalanan pemerintahan ini, sudah empat tahun tapi kita kecewa karena tri sakti, nawa cita, dan program yang dijanjikan masih jauh dari kata terwujud. Oleh karena itu, Indonesia butuh pemimpin baru," pungkas Irfan.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > IMM
 
  DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru
  IMM Tidak Pernah Lepas dari Trilogi Ilmu, Iman, dan Amal Shaleh
  Diam-Diam Pemerintah Naikkan BBM, IMM: Jokowi Jangan Hanya Sibuk Pencitraan
  Milad 54 Tahun IMM Teguhkan Nalar Gerakan untuk Indonesia Berkeadilan
  Bedah Film Endless Corridor, Muhammadiyah dan IMM Tolak Pembantaian Manusia di Bumi Manapun
 
ads1

  Berita Utama
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Konsorsium PPWI - First Union Berikan Piagam Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri Libya

DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Diperiksa KPK, Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar soal Pemberian IUP Tanpa Mekanisme

Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu

Diduga Salah Gunakan Wewenang, Komisi VII Segera Panggil Menteri Investasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2