Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Barack Obama
DPR AS Tuntut Presiden Barack Obama
Friday 01 Aug 2014 06:53:56
 

Presiden Barack Obama dituduh menggunakan hak prerogatifnya secara berlebihan.(Foto: Istimewa)
 
WASHINGTON DC, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat telah meloloskan sebuah resolusi untuk menuntut Presiden Barack Obama atas tuduhan menggunakan hak konstitusionalnya secara berlebihan. Resolusi yang diputuskan melalui voting dengan perbandingan 225-201 suara itu memberi hak kepada para pengacara DPR AS untuk menyusun dokumen legal berisi tuntutan terhadap Presiden.

Obama mengatakan tuntutan itu sebagai sebuah aksi buang-buang waktu. “Semua orang melihat hal ini sebagai sebuah politik teatrikal. Sebab jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kami akan melakukan apa yang bisa dilakukan,” kata Obama.

Dia lalu merujuk pada 40 aksi yang dia lakukan sebagai presiden. “Itu tindakan saya ketika Kongres tidak melakukan apa-apa.”

Tuntutan hukum terhadap seorang presiden atas tuduhan menggunakan wewenang secara berlebihan merupakan kali pertama yang dilakukan baik DPR maupun Senat AS sebagai institusi.

Kubu Republik mengeluh

Kubu Republik di Kongres beberapa kali mengeluh Obama menggunakan hak prerogatif guna menelikung Kongres, semisal keputusannya yang tidak mendeportasi imigran ilegal serta pertukaran tahanan yang membebaskan prajurit AS di penjara Taliban.

“Penggunaan kekuasaan seperti itu seharusnya menjadi peringatan anggota kedua partai (Partai Republik dan Partai Demokrat) karena aksinya mengancam Kongres sebagai institusi,” tulis beberapa petinggi Partai Republik dalam laporan yang mendampingi resolusi tuntutan terhadap Obama.

Berdasarkan kajian American Presidency Project di Universitas California-Santa Barbara, Obama telah mengeluarkan 183 keputusan eksekutif selama enam tahun berkuasa.

Jumlah itu jauh di bawah 291 keputusan yang dikeluarkan George W Bush selama delapan tahun berkuasa dan 381 keputusan yang dikeluarkan Ronald Reagan.(BBC/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

 

  Berita Terkini
 
DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2