Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ormas
DPR Buka Diri Serap Aspirasi tentang Perppu Ormas
2017-07-17 13:00:04
 

Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (F-PPP).(Foto: jaka/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (F-PPP) menilai adanya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas) yang dikeluarkan pemerintah karena negara melihat ada ancaman tentang konsesnsus demokrasi.

Namun, lanjut Asrul, yang ditakutkan masyarakat atas hadirnya Perppu itu, adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia. "Sudah disampaikan Pak Wiranto memang, bahwa pemerintah tidak akan sewenng-wenang," jelasnya kepada Media, di Jakarta, Minggu (16/7).

Namun, pernyataan yang disampailan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Karena itu, DPR akan menerima setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat terhadap Perppu Nomor 2/2017 tersebut, untuk nantinya menyempurnakan isi Perppu.

"Kami akan serap aspirasi masyarakat, untuk perubahan Perppu, saat ini tentu kita akan buka peluang itu disertai dengan kesepakatan untuk menyempurnakan atau memperbaiki isi perppu sendiri," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Woranto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomo 02 Tahun 2017 tetang organisasi kemasyarakatan, yang sekaligus merevisi UU Ormas No 17 Tahun 2013.

Kebijakan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 ini, menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Sebab, pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negari atau Menkumham. Adapun, Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti Pancasila.(rnm/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual

Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018

Ini Cara PAN Menangkan Sudirman Said - Ida Fauziyah di Pilkada Jateng

DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak

 

  Berita Terkini
 
Idrus Marham Jadi Mensos, Moeldoko Jadi KSP, Agum Gumelar Wantimpres, dan Yuyu Sutisna Jadi KSAU

LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK

Yerusalem, Mahmoud Abbas: Prakarsa Perdamaian Trump Adalah 'Penghinaan Abad Ini'

Akankah Kasus Mega Transfer 19 Triliun Terungkap?

KPK Tetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari dan Pengusaha sebagai Tersangka TPPU

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2