Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Papua
DPR Desak Usut Tuntas Pelaku Penembakan 31 Pekerja di Papua
2018-12-05 09:07:39
 

Ilustrasi. KemenPUPR mulai 4 Des 2018 menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan ruas Wamena-Habema-Kenyam-Batas Batu-Mumugu & akan dilanjutkan kembali sesuai reko dari pihak TNI & Polri.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendesak aparat keamanan baik polisi maupun TNI mengejar dan menangkap pelaku penembakan terhadap 31 pekerja trans Papua secara transparan. Tidak perlu ada upaya untuk menutup-nutupi pelakunya. Ia meminta motif kejahatan itu dibongkar, sehingga diketahui alasan pelaku membunuh para pekerja tersebut.

Ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12) Nasir menengarai berita ditembaknya 31 pekerja trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) akan dikonsumsi masyarakat internasional, apalagi tak lama lagi Indonesia akan masuk tahun politik, khususnya Pemilu 2019, yakni Pemilihan Presiden dan Legislatif.

"Akan ada pihak-pihak yang menghubung-hubungkan, ada kaitannya dengan Pileg-Pilpres. Mengapa selama ini suasana sudah kondusif, lalu muncul tragedi penembakan," ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Atas kejadian tersebut, Nasir menyebutkan bahwa kasus penembakan itu menunjukkan bahwa aparat negara, baik Kepolisian maupun TNI ternyata belum bisa melumpuhkan KKB yang ada di Papua. Selain itu juga menunjukkan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk mewujudkan situasi aman di daerah-daerah berpotensi rawan termasuk adanya KKB, ternyata belum efektif.

Ditambahkan Nasir, kalau dikatakan terkendala karena merupakan daerah terisolasi, dari awal sebenarnya sudah diketahui bagaimana medan dan situasi daerahnya. "Tidak ada alasan disebut daerahnya terisolasi atau tempatnya sulit dijangkau. Karena kita sejak awal sudah mempersiapkan anggaran negara diperuntukkan bagi aparat keamanan yang dilengkapi fasilitas dan sarpras untuk menjangkau wilayah seperti itu," kilahnya.

Untuk itu, legislator dapil Aceh ini berharap aparat keamanan, baik Kepolisian maupun TNI bisa menjawab keragu-raguan publik untuk mampu mengejar dan menangkap pelakunya dan kemudian diketahui motifnya. Harusnya pekerja itu dilindungi dan ternyata menjadi korban KKB dan menyisakan kesedihan bagi keluarganya yang ditinggalkan.

Untuk menjamin rasa aman apakah perlu pengamanan bagi setiap proyek, kata Nasir, proyek-proyek strategis tentu harus mendapat pengawalan. Kasus ini akan menimbulkan berbagai spekulasi, apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan "gula" sehingga mengganggu, atau murni kelompok yang masih menuntut pemisahan dari NKRI.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB

Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong

 

  Berita Terkini
 
Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU

Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang

Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat

5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2