Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Omnibus Law
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
2020-04-08 13:25:15
 

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bersama pemerintah dinilai menyakiti hati rakyat Indonesia.

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad mengatakan, saat ini seluruh masyarakat sedang menjalani kehidupan yang kurang normal akibat wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Kata Suparji, pembahasan RUU Ciptaker pada saat wabah Covid-19 kurang tepat dan tidak memiliki urgensi bagi kesejahteraan rakyat.

"Seharusnya semua komponen bangsa berfikir secara komprehensif untuk segera menyelesaikan masalah covid-19. Anggota DPR hendaknya mengerti penderitaan rakyat dan melaksanakan amanat rakyat," demikian kata Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/4).

Menurut Suparji, saat ini ada banyak tugas penting yang harus segera dijalankan oleh anggota DPR agar wabah yang menghilangkan ratusan nyawa warga Indonesia dapat segera teratasi.

Ia menyebut beberapa dampak pagebluk Covid-19 yang harus jadi perhatian wakil rakyat di Senayan, seperti puluhan ribu buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dibatasinya ibadah, aktivitas ekonomi yang lesu dan berbagai dampak lainnya.

"Sekarang ini rakyat menderita tidak bisa kerja sebagaimana mestinya, tidak bisa belajar dengan optimal, banyak PHK, mudik diharamkan, singkatnya menjalani kehidupan tidak normal. Ini yang harus segera diselesaikan bukan malah membahas omnibus law," demikian kata Suparji.(aut/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2