Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Freeport
DPR Mendukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport
2018-01-26 11:48:58
 

Ilustrasi. Tampak didalam tambang Freeport.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perundingan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan, diantaranya adalah divestasi 51 persen saham Freeport untuk kepemilikan nasional, dan Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun. Dengan demikian, penerimaan negara akan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1). Terhadap hal tersebut, Komisi VII DPR sangat mendukung upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia itu.

"Komisi VII menilai progresnya sudah berjalan dengan cukup bagus. Soal divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51 persen, saat ini domainnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Urusan negosiasi oleh Kementerian ESDM sekarang sudah selesai," ucap Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto.

Terkait masalah kewajiban Freeport untuk membangun smelter, Komisi VII DPR sepakat apabila dilakukan setelah keluar Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan kemudian keluar perpanjangan kontraknya.

"Setelah diperpanjang, barulah mereka bisa membangun smelter. Karena kalau tidak dari mana uangnya. Kalau belum diperpanjang kontraknya, maka tidak ada pihak yang akan memberi bantuan keuangan," ujarnya.

Komisi VII DPR berharap agar semuanya dapat segera selesai, sehingga bisa keluar IUPK nya, dan pembangunan smelter bisa secepatnya direalisasikan. "Jadi posisi kami adalah mendukung negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah," tandas politisi F-PG itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

Kejari Eksekusi Gafar Terpidana 12 Tahun Kasus Mega Pungli Komura Samarinda

Komisi IX Sepakat Bentuk Panja Kasus Susu Kental Manis

Ketua Komisi I DPR: Tugas Jurnalistik Wartawan Harus Dilindungi

 

  Berita Terkini
 
Bimmas Polsek Senen Ungkap Kasus Curanmor Kurang dari 45 Menit

Panglima TNI Hadiri Jamuan Makan Malam di Istana Bandar Seri Begawan

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

DPR Sepakati RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2019

Kuliah Umum di RSIS, AHY: 'Generasi Muda Siap, Indonesia Siap!'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2