Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BTN
DPR Perhatikan Kebijakan Akuisisi BTN
Friday 16 May 2014 22:49:42
 

Ilustrasi. Aksinya pendemo membawa balon, bendera serikat pekerja BTN dan sepanduk bertuliskan. 'Hatur Nuhun pak SBY, BTN Bisa Sendiri! BTN Harga Mati !'(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) ke Bank Mandiri bisa dipastikan batal. Hal ini menyusul setelah Presiden mengirimkan surat permintaan penundaan akuisisi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskhan, Direktur Utama PT BTN, serta Dirut PT Bank Mandiri.

Penundaan ini dikarenakan rencana akuisisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan karyawan BTN. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan beban bagi pemerintah mendatang sebab prosesnya yang panjang.

“Dewan memberikan perhatian terhadap kebijakaan penundaan yang disampaikan oleh Presiden. DPR menekankan bahwa, rencana pelepasan saham BTN harus memperoleh persetujuan DPR,” jelas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Senin (12/5) lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, apalagi core business BTN berbeda dengan core business Bank Mandiri. Bank BTN pada awalnya memang didirikan untuk membantu mendanai sector perumahan atau property.

“Akuisisi BTN ini direncanakan akan dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun memperoleh resistensi terutama dari kalangan Serikat Pekerja BTN,” tambah Pram, sapaan akrab Pramono.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, rencana akuisisi membuat sebagian karyawan BTN resah. Perampingan karyawan menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan mereka. Sejumlah unjuk rasa pun dilakukan oleh serikat karyawan bank pemerintah yang terkenal dengan kredit perumahan itu.(sf/dpr/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2