Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Hukuman Mati
DPR Pertanyakan Lolosnya Marry Jane Dalam Eksekusi Mati Jilid Tiga
2016-05-07 11:09:29
 

Ilustrasi. Terpidana mati narkoba asal Filipina, Marry Jane.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan posisi Marry Jane sebagai narapidana yang sebelumnya masuk dalam daftar eksekuti mati jilid tiga, namun namanya tidak terdapat di daftar nama eksekusi mati jilid tiga tersebut.

Bambang menegaskan dirinya akan menanyakan langsung ke Kejaksaan Agung didalam rapat dengan Kejaksaan Agung usai reses mendatang, terkait pertimbangan apa yang ada, sehingga Marry Jane tidak di eksekusi mati jilid tiga tersebut.

"Menurut saya, bukan hanya Marry Jane saja, tapi terpidana mati narkoba yang namanya disebut-sebut dan kemarin sudah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan juga sebenarnya tidak masuk dalam daftar yang akan dieksekusi dalam gelombang ketiga ini. Ini juga menimbulkan pertanyaan dan nanti juga akan kita pertanyakan ke Kejagung apa yang melatar belakangi penundaan hukuman mati di gelombang ketiga ini terhadap napi narkoba itu," terang Bambang, saat Tim Kunker Komisi III DPR melakukan kunjungan ke Lapas mataram, NTB, Senin (2/5) lalu.

Sementara itu, ditempat yang sama, anggota komisi III DPR RI I Putu Sudiartana menegaskan, bahwa keputusan hukuman mati merupakan domain pemerintah, dan DPR hanyalah sebagai pengawas Konstitusi. Namun, politisi partai Demokrat dapil Bali tersebut memaparkan, jika memang keputusan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini kejaksaan agung adalah yang terbaik bagi kelangsungan negeri ini, selama itu juga DPR mendukung. Mengingat, menurut Putu, jika kasus Marry Jane bersinggungan soal human trafficking sudah pasti kedua negara yang bersangkutan yaitu Indonesia dan Filipina akan bersinergi dalam menyelesaikannya.

"Tanggapan kami, terutama saya dari dapil Bali melihat, bilamana itu bermanfaat bagi negara lanjutkan, apa yang dilaksanakan oleh Presiden atas nama negara silahkan. Mungkin ada hubungan yang mesti harus dijaga dengan baik antara Filipina dan Indonesia, mesti harus kita jaga, saya objektif melihat kebijakan Jokowi, dan saya selaku pribadi mendukung bila itu ada kepentingan yang lebih besar demi negara kita bersatu," tandas Putu.

Seperti diketahui, Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan persiapan dan koordinasi pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga sudah dilakukan dan hanya menentukan tanggal pelaksanaannya. Prasetyo juga mengungkapkan dalam eksekusi mati tahap ketiga ini, terpidana mati Marry Jane asal Filipina, kembali ditunda. Sebelumnya, dia ditunda eksekusinya setelah dia mengaku sebagai korban human trafficking atau perdagangan manusia.(dya/dpr/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2