Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Omnibus Law
DPR & Pemerintah Ngotot Pertahankan UU Cipta Kerja, Buruh: Kami Tahu Siapa Sponsornya!
2020-10-10 06:43:29
 

Tampak massa aksi demonstrasi menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10).(Foto: BH /zky)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi mendesak pembatalan Omnibuslaw terus meluas. Buruh, Mahasiswa, Pelajar dan elemen masyarakat lainya turun kejalan pasca Undang-Undang kontroversial tersebut disahkan. Aksi tersebut digelar sejak tanggal 6 Oktober hingga puncaknya pada hari ini Kamis (08/10).

Alih-alih mendengarkan aspirasi Rakyat dengan dengan menerbitakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ( Perlu) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru menuding aksi tersebut dibiayai atau disponsori pihak tertentu seperti dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip Kamis (8/10), mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (dibalik) demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya," ucapnya.

Pernyataan tersebut sontak dibantah oleh pihak buruh. Menurut pendapat salah seorang buruh, justru sebaliknya. Menurutnya buruh tahu siapa sponsor dibalik lancar jayanya proses penyusunan Omnibus Law tersebut.

"Ditengah pandemi, tidak ngurusin pandemi, tapi ngurusin omnibuslaw yang kontroversial, kejar tayang, untuk investor, demi investasi, (pandemi dikesampingkan), dan mereka dari awal sudah tau, sebelum ada covid, omnibus sudah di lawan, tapi mereka tetap saja memaksankan untuk di sah kan. Lalu membuat skenario Membuat klaster baru minimal laku lah masker SNI, atau rapid test" ujar Hendra, buruh yang ikut ambil bagian dalam aksi demo Batalkan Omnibus Law.

Sementara Presiden KSPI Said Iqbal juga langsung bereaksi keras. Menurutnya, Airlangga harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti.

"Mungkin yang perlu dicatat dalam kaidah ilmu hukum, kalau orang belajar ilmu hukum, saya diajarin sama teman-teman yang di LBH buruh, dalam kaidah ilmu hukum, siapa yang nuduh dia harus membuktikan. Itu sudah ilmu hukum. Jangan kita yang ditunjuk kita disuruh buktikan," kata Said Iqbal

Menurutnya, Airlangga harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti. "Betul sekali, siapa yang menuduh maka dia harus membuktikan," sebutnya.

Dia menjelaskan serikat pekerja terbuka dan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam aksi mogok para buruh. Dia juga menepis ada yang membayar para peserta aksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aksi dilakukan karena mereka merasa terpanggil.

"Kalau KSPI, KSPSI Andi Gani, 32 federasi yang tergabung, kita menyatakan terbuka, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Kan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam aksi mogok ini. Tentang biaya tanya saja sama anggota, mereka masa depannya terancam kok 30-40 tahun. Nah karena keterpanggilan itulah," tambahnya.(kspi/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  Advokat Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja
  Federasi Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja
  MK Gelar Sidang Pengujian UU Cipta Kerja
  Muchtar Pakpahan dari KSBSI Tuding UU Ciptaker Perluas Sistem Outsourcing
  Dianggap Inkonstitusional, 15 Badan Hukum Uji UU Cipta Kerja
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas

Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker

Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro

Siber Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan, Tersangka Rasisme

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2