Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
RUU KUHP
DPR Akan Masukkan Santet ke RUU KUHP
Tuesday 19 Mar 2013 23:26:48
 

Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek saat RDP di gedung DPR RI.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat berencana memasukkan pasal mengenai praktek ilmu santet pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Santet ini merupakan realitas bangsa, jadi kita pilih mana, orang yang dituduh memiliki santet dihakimi oleh masyarakat, dibunuh di jalanan atau diproses di pengadilan?," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, di Jakarta, Selasa (19/3).

Menurutnya, RUU KUHP yang saat ini sedang dipersiapkan Komisi III DPR dipastikan akan membahas isu santet dalam salah satu pasalnya. Karena hal ini berdasarkan realitas bangsa, jadi bukan tidak mungkin masalah ini akan diberi ruang penyelesaiannya secara hukum.

Ia menambahkan salah satu pilihan yang dipertimbangkan Komisi III adalah fenomena santet ini diserap, kemudian diberi ruang penyelesaian secara hukum. Dan kementerian terkait sudah menyiapkan opsi ini didalam draf RUU KUHP yang telah diterima DPR.

"Ini sudah jadi usulan pemerintah dan kita siap membahasnya. Saya kira kita harus membuat UU yang sesuai nafas nusantara, selama ini kita nafasnya selalu pengaruh internasional," lanjutnya.

Pembahasan RUU KUHP saat ini telah memasuki tahapan menghimpun masukan dari pakar, praktisi hukum dan nara sumber lainnya. Komisi III harapkan dapat menyelesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode ini sekaligus mengakhiri era KUHP peninggalan penjajah Belanda.(dry/ipb/bhc/rby)



 

 
   Berita Terkait > Komisi III DPR
 
  Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
  Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran
  Muhajir Sodruddin Pertanyakan Visi KPK dalam Pencegahan Korupsi
  Gedung KPK Kebanjiran, Busyro Muqoddas: Minta Izin Penyidik Bereskan Kantor
  Komisi III: Kewenangan Pemberantasan Korupsi, Bukan Hanya KPK Saja
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

 

  Berita Terkini
 
Ketua DPR Meminta Petugas Terus Mencari Korban KM Sinar Bangun

Ketum PKPI: Pentingnya Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Survei LSI Menangkan Pasangan No 3 Isran Noor - Hadi Mulyadi Pilgub Kaltim 2018

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2