Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Freeport
DPR Mendukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport
2018-01-26 11:48:58
 

Ilustrasi. Tampak didalam tambang Freeport.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perundingan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan, diantaranya adalah divestasi 51 persen saham Freeport untuk kepemilikan nasional, dan Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun. Dengan demikian, penerimaan negara akan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1). Terhadap hal tersebut, Komisi VII DPR sangat mendukung upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia itu.

"Komisi VII menilai progresnya sudah berjalan dengan cukup bagus. Soal divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51 persen, saat ini domainnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Urusan negosiasi oleh Kementerian ESDM sekarang sudah selesai," ucap Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto.

Terkait masalah kewajiban Freeport untuk membangun smelter, Komisi VII DPR sepakat apabila dilakukan setelah keluar Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan kemudian keluar perpanjangan kontraknya.

"Setelah diperpanjang, barulah mereka bisa membangun smelter. Karena kalau tidak dari mana uangnya. Kalau belum diperpanjang kontraknya, maka tidak ada pihak yang akan memberi bantuan keuangan," ujarnya.

Komisi VII DPR berharap agar semuanya dapat segera selesai, sehingga bisa keluar IUPK nya, dan pembangunan smelter bisa secepatnya direalisasikan. "Jadi posisi kami adalah mendukung negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah," tandas politisi F-PG itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Freeport
 
  PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
  Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
  Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan
  Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia!
  Freeport Ngotot Harga Saham Jeblok, RI Jangan GoblXX
 
ads

  Berita Utama
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

 

  Berita Terkini
 
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

Kompolnas Apresiasi Baharkam Polri Gunakan Pesawat CN295

Prajurit TNI-Polri Harus Dapat Meredam Isu Jelang Pemilu 2019

Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2