Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Hutang Luar Negeri
DPR Menyayangkan Utang Luar Negeri Indonesia Yang Terus Meningkat
2018-03-07 18:13:02
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang makin meningkat. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar.

"Hutang itu memang tidak bisa dihindari, karena kita sendiri punya keterbatasan. Pemerintah kan selalu bicara tentang infrastruktur, tetapi infrastukturnya hanya yang berskala besar, dimana butuh biaya yang besar juga. Biayanya dari mana? Ya dari utang," ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3).

Heri memberi contoh kasus pembangunan jalan tol Trans Sumatera, dimana jalan tol merupakan jalan berbayar yang tidak bisa dinikmati banyak orang.

"Apa semua kalangan masyarakat bisa merasakan tol ini? Kan tidak. Pemerintah hanya fokus terhadap infrastruktur besar, tetapi mereka tidak memperhatikan jalan-jalan yang ada di lingkungan sekitar kita, masih banyak rusak dan bolong," tuturnya.

Politisi Gerindra ini berharap jika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan, seharusnya bisa dibicarakan secara terang-terangan terlebih dahulu. Ia pribadi akan mendukung langkah pemerintah jika itu untuk kepentingan rakyat, tetapi jika tidak, patut untuk dikritisi.

"Dan kita harap bersama-sama, ekonomi ini bisa tumbuh. Presiden harus berfikir yang strategis, utamakan masa depan bangsa dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai hutang ini akan terus menjadi tanggungan untuk generasi yang akan datang," tutupnya.

Sementara, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 sebesar USD 352,2 miliar atau setara Rp 4.772,6 triliun (USD 1=Rp 13.551). Angka ini naik 10,1 persen secara tahunan (yoy)

Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB.

Diketahui, lebih dari 80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun..(ts/ila/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Pemerintah Diimbau Tak Hamburkan Utang untuk Elektoral
  Beban Bunga Utang Indonesia Melonjak Hingga 94 Persen
  Sekali Lagi Soal Utang
  Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
  Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
 
ads

  Berita Utama
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka

 

  Berita Terkini
 
Warganet Sepakat Lawan Hoax dan Posting Do'a untuk Suksesnya Pemilu 2019, Aman dan Damai

Hebat..!! Kerajinan Tangan Berbahan Baku Sampah Hasil Karya Para Lansia Dijual Online

Rapat Persiapan Pemilu, Komisi II Hasilkan 8 Poin Kesepakatan

DPR Setujui Aswanto dan Wahiduddin Sebagai Hakim Agung

Kemunculan Erwin-Erwin Lain yang Dinanti Sandiaga Uno

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2