Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rohingya
DPR Minta Pemerintah Tampung Pengungsi Rohingya
2017-09-13 07:41:22
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong pemerintah menampung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Secara khusus, dirinya meminta disediakannya pulau untuk pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan Indonesia saat menerima ratusan ribu pengungsi Vietnam di Pulau Galang.

"Dulu kita pernah membuka satu pulau menerima khusus pengungsi Vietnam, dan saya pikir sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, ini harus segera dilakukan pemerintah, membuka Pulau Galang lagi atau pulau apapun untuk menerima pengungsi Rohingya di Indonesia," ungkap Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR di Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9)

Nurhayati mengatakan, saat ini sekitar 300 ribu pengungsi Rohingya sudah tiba di Bangladesh dengan kondisi sangat memprihatinkan akibat keterbatasan pasokan pangan, air bersih dan obat-obatan.

Untuk itu, dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian. "Insya Allah, kami akan ke Bangladesh mengunjungi para pengungsi. Karena kita tahu bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing, artinya ini tidak bisa dibiarkan," katanya.

Presiden International Humanitarian Law ini juga mendukung statement PBB yang mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Paling tidak memberikan akses tinggal dan hidup sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Human Rights. "Bahwa siapapun tidak bisa ditampikkan hak asasi manusianya," terang Nurhayati.(ann/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rohingya
 
  Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
  Sekitar 6.700 Muslim Rohingya Tewas dalam Sebulan, kata MSF
  BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
  Protes ke Aung San Suu Kyi, Bob Geldof Kembalikan Penghargaan
  DK PBB Tuntut Myanmar Akhiri Kekerasan Terhadap Rohingya
 
ads

  Berita Utama
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang

Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak

Polres Jakbar Menangkap Kawanan Perampok Bersenpi, 1 Orang Begal Tewas

Yusril Mengajukan Gugatan ke Bawaslu dan Berencana Pidanakan Komisioner KPU

 

  Berita Terkini
 
Kapolda Metro Jaya Memberikan Penghargaan 7 Anggota Polisi Berprestasi

HUT Kedua DETAKKaltim Gelar Talk Show Bersama Kajati Kaltim

Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang

Kejar Target Proyek Infrastruktur Tanpa Perhatikan Aspek Keselamatan Berbahaya

Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2