Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
DPR RI
DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Tak Hadir di Forum Parlemen Dunia
2017-09-06 11:20:05
 

SDGs membahas isu-isu seperti perubahan iklim, perdamaian, politik perempuan, hingga persoalan memerangi korupsi.(Foto: Istimewa)
 
BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak menghadiri Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara.(tim)

"Kehadiran pemerintah dalam forum parlemen dunia tersebut dibutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Eksekutif seharusnya hadir. Ini penting, untuk mengirim sinyal ke dunia bahwa Indonesia itu komit terhadap pembangunan berkelanjutan," kata Fahri, disela-sela forum Parlemen Dunia, di Nusa Dua Bali, Bali, Rabu (6/9).

Ditambahkan Fahri, Forum Parlemen Dunia kali ini sebagai momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai inisiator terselenggaranya konferensi internasional tersebut. "Komitmennya Pemerintah kita sayangkan, Menkonya saja tidak hadir," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan), di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (6/9).

Dalam pidatonya, Setya Novanto mengatakan, melalui forum parlemen dunia dengan tema "Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development" akan membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyukseskan Agenda Pembangunan 2030 dengan tujuan penting mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.

"Ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran Diplomasi Parlemen," jelas Setnov.

Menurutnya, ada begitu banyak tantangan mensukseskan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dimana, salah satunya adalah kemiskinan. "Saya ingin forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan," tegasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 47 negara yang hadir dalam Konferensi World Parliamentary Forum. Beberapa instusi internasional juga turut hadir, diantaranya UNEP, Women Parliament Leader, UN-SDSN, GOPAC, European Union dan AIPA.(tim/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin
  DPR Sayangkan Sikap Pemerintah Tak Hadir di Forum Parlemen Dunia
  DPR RI Siap Terima Kedatangan Presiden Jokowi
  Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan
  DPR Sahkan 5 RUU Selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017
 
ads

  Berita Utama
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI

Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

 

  Berita Terkini
 
Komisaris dan Direktur Asuransi Bumi Asih Jaya di Tahan Polisi

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat

Diduga Ditipu, Kangen Band Segera Polisikan Label Rekaman

Amien Rais Curiga dengan Jokowi dan Minta Pelototi Ribka Tjiptaning

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2