Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
RAPBN
DPR Sepakati RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2019
2018-07-16 06:06:15
 

Rapat Paripurna DPR RI Ke-30 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, yang telah melakukan rapat pada tanggal 2-4 Juli 2018, serta Tim Perumus dari masing-masing Panja yang telah melakukan pembahasan pada 9 Juli 2018 yang lalu.

Panja itu meliputi Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja RKP dan Prioritas Anggaran, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7), seluruh Anggota DPR RI menyatakan persetujuan atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Jazilul Fawaid.

Sementara dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna, Jazilul menyampaikan RKP 2019 mengangkat tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dengan norma pokok pembangunan diantaranya harus bersifat holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi terkait. Kemudian pembangunan akan dibagi ke dalam tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sector unggulan serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.

"Tentu juga perlu memperhatikan kondisi kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi," tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Adapun yang menjadi prioritas nasional dalam RKP tahun 2019 yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas kemaritiman. Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air. Serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Politisi dapil Jawa Timur ini juga menyampaikan bahwasanya asumsi dasar RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh berkisar 5,2-5,6 persen. Kemudian laju inflasi ditargetkan 2,5-4,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp13.700 hingga Rp14.000 per dolar AS.

Lalu tingkat bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6 persen sampai 5,2 persen. Untuk harga minyak mentah Indonesia ditargetkan 60-70 dolar AS per barel. Kemudian lifting minyak bumi di kisaran 722 ribu hingga 805 ribu barel per hari. Dan terakhir lifting gas bumi berada pada kisaran 1,2-1,3 juta barel per hari.

Adapun target pembangunan dalam tahun 2019, tingkat pengangguran ditekan pada kisaran 4,8-5,2 persen, angka kemiskinan di kisaran 8,5-9,5 persen, gini rasio 0,38-0,39, lalu indeks pembangunan manusia IPM sebesar 71,98 persen.(es/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > RAPBN
 
  DPR Sepakati RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2019
  RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel
  RAPBN 2018 Jauh Dari Harapan
  Pemerintah Jangan Terjebak Pola Gali Lubang Tutup Lubang
  DPR Minta RAPBN 2017 Lebih Realistis
 
ads

  Berita Utama
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

 

  Berita Terkini
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa

Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif

Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2