Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Haji
DPR Sesalkan Lambatnya Pemerintah Antisipasi Kenaikan Ongkos Haji
2018-01-25 10:44:34
 

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengkaji kebijakan ekonomi Saudi Arabia, khususnya terkait rencana kenaikan ongkos haji oleh negara tersebut. Diketahui, Arab Saudi mengambil kebijakan untuk menaikkan PPN 5 persen per 1 Januari 2018 lalu, yang berimbas pada ongkos haji.

"Kebijakan ekonomi Saudi Arabia, yang makin liberal itu pastinya berdampak pada Indonesia sebagai pengirim jamaah haji dan umroh terbesar," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).

Lantas, Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra) itu meminta agar Pemerintah Indonesia melakukan studi terhadap perubahan kebijakan ekonomi Saudi Arabia tersebut.

"Ya, suka atau tidak, di Saudi itu tengah terjadi goncangan reformasi. Jangankan kepada orang negara lain, rakyatnya sendiri saja hak-haknya sedang dikurangi, seperti biaya hidup sampai menerapkan pajak yang cukup tinggi kepada rakyatnya," tandas Fahri.

Kebijakan Arab Saudi tersebut, menurut dia akan berefek pada biaya hidup, seperti biaya yang difasilitasi di Saudi, mulai perjalanan haji yang menggunakan transportasi lokal, biaya makanan, dan lain-lain. Untuk itu, hal itu harus segera dipikirkan oleh pemerintah. Apalagi, selama ini sudah banyak hal yang menjadi beban bagi masyarakat Indonesia, misalnya meningkatnya harga visa untuk kedatangan yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Untuk itu, lanjut Fahri, guna menghadapi kebijakan Pemerintah Saudi Arabia dalam bidang ekonomi dan politik, Pemerintah Indonesia perlu mempunyai kajian yang lebih mendalam. Apalagi sekarang ini sudah ada Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji (BPKIH), yang dibuat supaya ongkos haji itu lebih terkendali dan bahkan kalau bisa lebih murah.

"Kenapa? Karena BPKH itu mengakumulasi uang yang besar sekali, sehingga kalau uang itu dikelola dengan baik, efek langsungnya itu meringankan beban jamaah. Itu sebabnya saya menentang dana haji digunakan untuk infrastruktur," tegas politisi asal dapil NTB itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan usulan kenaikan biaya haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jamaah yang menjalankan ibadah haji.

"Sekarang Saudi ingin memperbaiki ekonominya, tidak lagi tergantung kepada minyak saja, maka mereka sudah mulai bayar pajak, PPN dan sebagainya; sehingga biaya haji itu naik," kata Wapres JK baru-baru ini.(sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Haji
 
  Jamaah Haji Kaur Tiba Disambut Penuh Haru dan Suka Cita
  Ketua MPR: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018 Harus Lebih Baik
  Pemerintah Harus Tingkatkan Pelayanan Haji
  DPR Sesalkan Lambatnya Pemerintah Antisipasi Kenaikan Ongkos Haji
  Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
 
ads

  Berita Utama
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

 

  Berita Terkini
 
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

Kompolnas Apresiasi Baharkam Polri Gunakan Pesawat CN295

Prajurit TNI-Polri Harus Dapat Meredam Isu Jelang Pemilu 2019

Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2