Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
DPR RI
DPR Tekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik
2018-07-23 21:42:40
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kegiatan Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), menjadi forum untuk DPR RI bertekad menjaga kedaulatan di Kawasan Pasifik. IPPP merupakan sinergitas antara DPR dan Pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga kemanan, pembangunan ekonomi dan konektivitas kawasan Pasifik.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, letak geografis Indonesia yang berada di posisi silang diantara 2 benua dan samudera, yakni Samudera Hindia dan Pasifik mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Selama ini, Indonesia terlibat dalam peningkatan hubungan negara pasifik melalui berbagai kerangka multilateral seperti PBB, Grup Melanesia (MSG), APEC dan lainnya.

"Namun kami ingin lebih dekat dengan anda, karena kita ditakdirkan berada di laut yang sama. Untuk itulah, kami menyadari perlunya mengembangkan hubungan lebih jauh dan langsung terutama melalui parlemen," ungkap Ketua DPR RI kepada seluruh parlemen yang hadir dalam sidang Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Senin (23/7).

Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang bertindak sebagai keynote speaker, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, serta sejumlah Anggota DPR RI lainnya.

Bamsoet, sapaan akrabnya menjelaskan, Indonesia dalam hal ini DPR RI menyadari pentingnya parlemen dalam jalur diplomasi, parlemen berperan menjembatani dan menyalurkan aspirasi rakyat di panggung internasional serta forum diplomasi internasional. Karena itu, Indonesia dan negara Pasifik perlu membentuk suatu kemitraan untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan.

"Realitas menunjukkan bahwa negara-negara di Kawasan Pasifik ini tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang Sumber Daya Manusianya, termasuk ras, tetapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya," tutur Bamsoet.

Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus bersama Indonesia dan negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik.

Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Menurutnya, negara-negara Pasifik tidak bisa mengatasi tantangan pembangunan manusia dan maritim berkelanjutan jika berdiri sendiri, sebab itu dibutuhkan hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.

Ia menuturkan, sama seperti arti Pasifik yang berarti teduh, diharapkan kemitraan ini dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bersama untuk membangun Kawasan Pasifik lebih maju.

"Banyak yang mengartikan laut memisahkan kita. Padahal Pasifik menghubungkan kita satu sama lain. Karena itu masalah yang terjadi di pasifik, adalah masalah di negara pasifik lainnya," tandas orang nomor dua RI ini.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Fahri Hamzah: DPR Punya 'Hak Ganggu'
  Daulat Rakyat Ada pada DPR
  DPR Beri Kesempatan Rakyat Sampaikan Kritik
  Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat
  Sekjen DPR Tekad Bangun Tradisi Intelektual di Kompleks Parlemen
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu

Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional

Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2