Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
DPR Undang Parlemen Asing Saksikan Pemilu
2019-04-17 01:32:06
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berfoto bersama delegasi parlemen Turki, Malaysia, Pakistan dan Rusia.(Foto: Geraldi/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Ini bagian dari upaya DPR RI dalam memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Apalagi pada Pemilu kali ini menghadirkan sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, undangan ini diinisiasi DPR RI dan baru pertama kali dilakukan. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Undangan yang hadir di antaranya Parlemen Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan Westminster Foudation for Democracy (WFD), Inggris.

"Ini adalah inisiatif DPR untuk mengundang sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara sahabat sekaligus organisasi internasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR. Ini adalah Pemilu serentak pertama yang kita laksanakan, baik Pilpres maupun Pileg," ucap Fadli usai memberi sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Election Visit Indonesia 2019, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Beberapa negara lain tidak ikut hadir dalam undangan tersebut seperti Parlemen Amerika dan Australia. Para undangan dan observer dari negara asing yang diundang ini kemudian akan memantau ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jabodetabek. TPS itulah para undangan melihat dari dekat bagaimana masyarakat di Tanah Air melakukan pemungutan suara dan proses penghitungannya.

"Kita ingin menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agenda politik nasional yang cukup unik. DPR baru pertama kali mengundang. Biasanya yang mengambil inisiatif KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tapi di negara-negara lain juga parlemennya biasa mengundang bila ada Pemilu," terang politisi Partai Gerindra itu.

Turut hadir dalam FGD itu, para pembicara seperti Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Anggota DKPP Muhammad, dan akademisi UI Chusnul Mar'iyah. "Dengan adanya observer internasional, mereka bisa menyaksikan langsung prosesnya. Mereka juga bisa memberi masukan dan memantau. Kita berharap para penyelenggara pemilu bisa siap supaya tidak terjadi kecurangan," tutup Fadli.

Sejumlah delegasi yang direncanakan hadir diantaranya Deputy Speaker of the House of Representative of Malaysia Mr. Nga Kor Ming; Member of Parliament Malaysia Mr. Hassan Abdul Karim; dan Mr. Klaus Rangga Julias Louis sebagai Sekretaris Delegasi Malaysia. Kemudian, Member of the Senate of Pakistan Mr. Muhammad Asad Ali Khan Junejo; Member of Pakistan National Assembly Mr. Muhammad Bashir Khan; serta Member of Turkish Grand National Assembly Mr. Adnan Gunnar.

Berikutnya, PUIC Secretary General Mr. Mouhamed Khourachi Niass; PUIC Deputy Secretary General Mr. Ali Ashgar Mohammadi Sijani; Secretary of Executive Committee GOPAC Mr. John Hyde; Anggota WFD Sir Simon Burns; dan Sekretariat Parlemen Rusia (DUMA) yang diwakili Mr. Anzhelika Butaeva dan Mr. Mikhail Davydov. Turut hadir Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. Abdul Salik Khan beserta jajaran, dan sejumlah perwakilan Kedutaan Besar negara sahabat untuk Indonesia.(mh/sf//DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
  Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
  Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi
  Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
  Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam
 
ads

  Berita Utama
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

 

  Berita Terkini
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik

Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu

Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog

AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2